Atmosfir

November 16, 2016

PRESIDEN DAN KEKUASAAN TERTINGGI ATAS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 12:12 pm

​– Presiden dan Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) —
Presiden Republik Indonesia di dalam UUD 1945 tidak ada disebutkan sebagai Panglima Tertinggi TNI, melainkan memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU. Demikian diktum konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 ps. 10, baik UUD 1945 hasil amandemen tahun 1999-2002, maupun yang terdapat di dalam UUD 1945 yang asli atau sebelum diamandemen.
Pengertian antara keduanya jelas sangat berbeda. Kedudukan sebagai “Panglima Tertinggi” menunjuk pada hierarki dan jenjang jabatan struktural profesional dalam lembaga kemiliteran yang dalam hal ini menunjuk spesifikasi lembaga tempur. Sedang pengertian “memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU” menunjuk pada adanya pelimpahan kekuasaan (kebijakan) negara kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Namun oleh karena kekuatan militer berfungsi sebagai matra pertahanan kedaulatan negara dari gangguan ekskalasi invasi militer negara asing, maka secara otoritas kewenangan TNI berada di bawah kekuasaan Presiden selaku Kepala Negara. Bukan di bawah Presiden selaku Kepala Pemerintahan atau Kepala Lembaga Eksekutif. Peneguhan ketentuan konstitusi ini juga dapat ditemukan di dalam Penjelasan UUD 1945 (yang asli) di mana di dalam penjelasan pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 disebutkan “Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara”.
Walaupun Presiden  selaku Kepala Negara memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang (TNI), namun di dalam pelaksanaannya yang menyangkut mobilisasi kekuatan militer yaitu menyatakan perang terhadap negara lain, atau yang menyangkut kedaulatan negara dalam keadaan bahaya, Presiden terlebih dahulu harus meminta persetujuan DPR (ps. 11 ayat 1 UUD 1945). Begitu juga dalam menetapkan negara dalam keadaan bahaya, baik ancaman bahaya yang berasal dari dalam maupun luar wilayah hukum dan teritorial negara, kekuasaan Presiden dibatasi dan harus tunduk pada undang-undang yang mengatur perihal itu (ps 12 UUD 1945).- 
(sa)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: