Atmosfir

Juli 30, 2016

Antara Negara, Agama dan Moral Politik

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 10:29 am

Antara Negara, Agama dan Moral Politik

Sejak awal, hubungan antara agama dan negara dalam pengelolaan negara, senantiasa menjadi pemikiran para cerdik cendekiawan. Pada awalnya para pemuka agama menginginkan negara diatur, dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung mengenai kehidupan negara. Negara yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama, lazim disebut sebagai negara agama.

Namun lama kelamaan rakyatnya merasa tidak bebas atau tidak nyaman bila negara “terlalu diatur” oleh agama. Karena pada prakteknya yang dirasakan berlaku adalah “apa kata pendeta” atau “apa kata para ulama”, bukan “apa kata agama”, apalagi “apa kata Tuhan”. Di sini pemuka agama mulai digugat karena cendrung mengatasnamakan atau mencatut agama, padahal di belakangnya bersembunyi kepentingan politik tertentu.

Selain itu, sebagai alasan utama agar negara dipisahkan dari agama, ialah karena agama dirasakan tidak dapat mengikuti perubahan di masyarakat yang terjadi, baik dalam bidang social, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebab di dalam pengelolaan Negara sehari-hari, tidak dapat disandarkan semata-mata hanya pada nilai-nilai moralitas seperti yang diajarkan agama. Kata-kata seperti “sok moralis” menjadi sering dilontarkan di dalam dunia kehidupan ini. Sebab pengelolaan negara memang memerlukan siasat-siasat, strategi dan kebijakan di dalam pengambilan keputusan yang pada prakteknya seringkali harus menabrak kaidah-kaidah agama. Apalagi mengingat bahwa negara itu sesungguhnya merupakan suatu organisasi politik (kekuasaan) yang terbentuk karena adanya penduduk, wilayah dan kesamaan kehendak untuk bersatu dalam sebuah organisasi negara guna mencapai tujuan tertentu.

Sebagai organisasi politik, negara sebagai hasil sebuah komitmen, memerlukan adanya penguasa (pemerintah) dan yang dikuasai (yaitu rakyat sebagai sumber daya manusia) dan kekayaan wilayah sebagai sumber daya alam). Sistem seleksi personalia (rekruitmen) hanya ditujukan bagi calon-calon penguasa (pemimpin), tidak bagi rakyat yang diperintah atau dikuasai. Di sini lalu timbul system pemilihan publik (demokrasi), baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemimpin yang terpilih dianggap memiliki legitimasi rakyat untuk menjalankan dan mengelola negara dengan sejumlah hak previlasi dan kewenangannya yang pada hakekatnya ditetapkan berdasarkan hak previlasinya itu sendiri. Maka di sini timbul kesadaran bahwa negara itu adalah (organisasi) politik, dan politik itu adalah cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan guna menjalankan naluri kekuasaan atau kepemimpinannya.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, diperlukan siasat-siasat, cara dan strategi yang seringkali di dalam prakteknya mengesampingkan norma-norma agama. Kendati cara, siasat dan strategi yang diterapkan di dalam dunia politik praktis strategis seringkali dikecam oleh kalangan agama sebagai “haram”, “dosa”, “perbuatan iblis”, dan sebagainya. Tapi di dalam tradisi dan budaya politik praktis justru dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan “halal” asal disertai adanya moral politik guna mencapai tujuan politik yang baik pula.

Di sini perbedaan persepsi antara dogma agama dan politik, timbul. Agama tegas tidak mengenal kompromi antara halal dan haram. Sedang politik bisa bilang, “Nanti dulu, sebab yang halal belum tentu dapat mengantar pencapaian tujuan kehendak bernegara. Sedang yang haram bisa menjadi halal asal disertai pengelolaan yang baik guna mengantar pencapaian tujuan kehendak bernegara”. Contoh sederhana pernah terjadi, sewaktu Ali Sadikin masih Gubernur DKI Jakarta, pernah bilang begini, “Kalau ulama menganggap jalan yang saya bangun ini haram karena berasal dari pajak judi, silahkan jangan injak jalan ini”.

Kekisruhan ini akan terus berlangsung sepanjang zaman, kendati kaum sekular – yaitu golongan yang secara tegas ingin memisahkan ajaran-ajaran agama dari urusan negara – senantiasa berupaya memagari kekisruhan itu lewat peraturan perundang-undangan dan hukum.

Lantas apakah Indonesia negara agama atau negara sekular?

Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara secular. Sila pertama dari dasar falsafah Pancasila, mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Lebih jelas lagi pasal 29 UUD 1945 menyebutkan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya pengelolaan negara dilakukan secara bersinergi antara ajaran-ajaran agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan guna mencapai kesejahteraan social melalui wadah musyawarah. Pancasila sebagai pandangan hidup yang berpasangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi falsafah yang menakjubkan karena mengakui adanya kemajemukan di berbagai bidang kehidupan. Di sini sesungguhnya Pancasila tidak mengenal tirani mayoritas dan tirani minoritas. Perbedaan kuantiti dalam jumlah orang atau pengikut dalam komunitas suku bangsa, ras, agama, kepercayaan dan golongan atau kelompok, dalam pandangan Pancasila hanyalah (bersifat) fisik, sedang Pancasila dengan Bhinneka Tungal Ika-nya adalah roh atau jiwa. Karena itu tidak terdapat perentangan antara agama dan kemajemukan. Keduanya ibarat dua sisi pada satu koin yang sama.

Lalu bagaimana dengan partai politik yang berasaskan nilai-nilai agama atau memakai simbol-simbol agama pada lambang atau logo partainya?

Sebagaimana diketahui, keberadaan parpol adalah dalam rangka menghimpun, menyerap dan menyampaikan aspirasi yang hidup dan berkembang di masyarakat ke lingkup pengelolaan negara agar menjadi pertimbangan bahkan terakomodasi di dalam keputusan dan kebijakan negara yang diambil. Hal ini harus dilakukan dan harus disupport oleh negara, karena sekecil apapun level komunitas penduduk, aspirasi politik mereka tetap harus didengar dan dilindungi. Termasuk aspirasi politik yang hidup dalam lingkungan komunitas agama. Karena itu parpol yang berasaskan agama adalah sah dan mencerminkan kekayaan dari negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, walaupun mungkin dianggap eksklusif dalam tataran aspirasi politik.

Doktor Nurcholish Madjid pernah melontarkan slogan, “Islam Yes, Partai Islam, No”. Slogan ini sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan orang Islam sendiri. Dalam pandangan Cak Nur, keberadaan parpol Islam tidak sesuai dengan khittah negara pluralistic dan ideology Pancasila. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dari pemilu ke pemilu, partai Islam memang tidak pernah memenangkan perolehan suara mayoritas, kendati mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Sebenarnya di dalam negara yang mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme, partai apapun yang mengakomodir keberadaan suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, golongan, budaya dan sebagainya, pada dasarnya adalah tetap relevan dan memiliki nilai signifikan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Hanya saja yang sulit ke depan dihadapi oleh parpol yang mengusung identitas khusus ini ialah bagaimana partai ini dapat membentengi diri dari terpaan tradisi dan tata gaul politik yang hidup dan berkembang di dunia politik yang dalam takaran nilai lingkungannya berkategori negatif. Jika hal ini tidak bisa diatasi, terutama oleh para petinggi partainya, tentu akan sangat merugikan keagungan budaya atau kesucian moralitas etnis lingkungannya itu. Hal ini barangkali sesuatu yang teramat berat taruhannya. Walaupun memang disadari dengan begitu kehidupan demokrasi yang sehat dan berjatidiri akan terwujud, mengingat partai-partai berciri spesifik tidak semata-mata mengejar “kursi”. Karena itulah sesungguhnya founding fathers menempatkan Majelis Permusyawarata Rakyat atau MPR sebagai rumah besar bangsa, tempat berkumpul dan bermusyawarahnya seluruh rakyat Indonesia, baik yang melalui pemilihan legislative langsung maupun penunjukan langsung seluruh perwakilan daerah, merupakan ide brillian yang sangat cocok dengan ideology Pancasila. (Sanusi Arsyad, Jakarta, 2007)

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: