Atmosfir

Agustus 15, 2015

MPR DI BAWAH UUD 1945 & UUD 1945 HASIL AMANDEMEN

Filed under: Hukum,Politik — arsyad1952 @ 11:11 pm

 

MPR DI BAWAH UUD 1945 & UUD 1945 HASIL AMANDEMEN

 

UUD 1945 menyebutkan tentang MPR :

  • Pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”.
  • Pasal 2 ayat (1) : “MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.
  • Pasal 3 : “MPR menetapkan UUD dan GBHN”.
  • Pasal 6 ayat (2) : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak”.

 

Lembaga legislatif terdiri atas MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dan DPR sebagai lembaga tinggi negara legislative. UUD 1945 menganut sistem perwakilan dua kamar vertikal dalam satu bangunan lembaga perwakilan / legislatif.

 

UUD 1945 Hasil Amandemen, menyebutkan ,

  • Pasal 1 ayat (2) : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
  • Pasal 2 ayat (1) : “MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
  • Pasal 3 ayat (1) : “MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD”.
  • Pasal 3 ayat (2) : “MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Prwesiden”.
  • Pasal 3 ayat (3) : “MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan /atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD”.

 

Perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi perubahan yang cukup mendasar mengenai sistem atau model perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia. Paling tidak ada tiga aspek mendasar mengenai lembaga perwakilan rakyat setelah perubahan UUD 1945, yaitu; mengenai struktur kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangannya serta pengisian anggota lembaga perwakilan.

Ada tiga lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  MPR memiliki fungsi yang sama sekali berbeda dengan DPR dan DPD, sedangkan DPR dan DPD sendiri memiliki fungsi yang hampir sama, hanya saja DPD memiliki fungsi dan peran spesifik dan “terbatas” lebih terkait otonomi daerah.

Jika dilihat dari jumlah lembaga perwakilan rakyat yang ada, maka sistem perwakilan yang dianut bukan lagi bikameral, melainkan trikameral karena ada tiga lembaga perwakilan rakyat sederajat, yaitu MPR, DPR dan DPD. Jika dilihat dari sistem perekrutan keanggotaan, hanya DPR dan DPD saja yang para anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan MPR lebih bersifat “joint session” dari DPR dan DPD.

Keanggotaan DPR adalah representasi rakyat berdasarkan dapil-dapil secara proporsional melalui partai politik (political representation). Sedang DPD representasi daerah dalam jumlah sama banyak melalui perwakilan liberal individual di tiap provinsi (regional representation).

Memperhatikan tugas dan kewenangan MPR dalam UUD 1945 hasil amandemen, sebagai lembaga perwakilan, MPR hanya memiliki tiga fungsi yang pokok yaitu; fungsi legislasi yaitu melakukan perubahan dan atau menetapkan undang-undang dasar, fungsi administratif, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memilih/mengangkat Presiden atau Wakil Presiden dalam hal-hal tertentu, yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti, mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya di dalam masa jabatannya sebagaimana Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta fungsi judikatif yaitu memutuskan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang diusulkan oleh DPR setelah melalui proses pengambilan putusan perkara oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian dibanding dengan sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan dari MPR menjadi sangat terbatas dan limitatif .Walaupun demikian kewenangan MPR merubah dan menetapkan undang-undang dasar serta memberhentikan serta mengangkat dan memilih presiden atau wakil presiden dalam hal-hal tertentu menunjukkan adanya kewenangan besar yang dimiliki MPR. Hal ini adalah wajar karena MPR adalah gabungan dari seluruh anggota DPR dan DPD.

Dengan demikian kekuasaan legislatif di bawah UUD 1945 Hasil Amandemen terdiri atas MPR, DPR dan DPD yang masing-masing sebagai lembaga tinggi negara setara (lembaga tinggi MPR, lembaga tinggi DPR dan lembaga tinggi DPD). Dapat dikatakan, UUD 1945 sesudah amandemen menganut sistem tiga kamar sederajat horizontal dalam satu bangunan lembaga legislative (walaupun sehari-hari di luar masa sidang MPR kamar ketiga / MPR kosong karena tak ada penghuninya kecuali hanya para pimpinan MPR).

Amandemen UUD 1945 sekilas seperti tidak mengubah struktur komposisi MPR. Amandemen hanya memberikan baju kelembagaan (institusi) pada unsur Utusan Daerah yang semula “tidak berbaju” dan tidak memiliki kamar menjadi berbaju dan memiliki kamar sendiri dalam bangunan lembaga legislative dengan nama baru “DPD”. Sedangkan (celakanya) Utusan Golongan dihapuskan, sehingga Utusan Golongan tidak mendapatkan tempat dalam wadah permusyawaratan perwakilan nasional. Proses pengisian utusan daerah pun mengalami perubahan, dari semula melalui pengangkatan, menjadi dipilih melalui pemilihan umum, sama seperti proses pemilihan anggota DPR. Dengan demikian sistem pengisian keanggotaan legislatif di bawah UUD 1945 hasil amandemen sepenuhnya menganut sistem liberal murni. Artinya seluruh anggota MPR 100 % berasal dari pemilihan legislatif perorangan yang diajukan partai politik (untuk DPR) maupun perorangan independen (untuk DPD). Akibatnya, MPR tidak lagi menyediakan tempat bagi spesifik utusan golongan (seperti organisasi para petani, organisasi buruh, organisasi nelayan, TNI/POLRI, PWI/wartawan, utusan seniman, PGRI/guru, IDI/dokter, dsbnya), serta spresifik utusan daerah (seperti masyarakat-masyarakat hukum adat, petinggi kesultanan, pemuka suku, dsbnya). Di sini MPR jadi bersifat eksklusif (liberal individual), tidak lagi inklusif (musyawarah mufakat dalam perwakilan). MPR di bawah UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi merepresentasikan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Jika diteropong dari Pancasila, sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum tertinggi di atas UUD, maka UUD 1945 hasil amandemen yang menerapkan sistem perwakilan liberal murni, pada ghalibnya bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila Persatuan Indonesia dan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta tidak sesuai dengan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga dengan demikian, bila kita mau jujur, UUD 1945 hasil amandemen sesungguhnya sudah cacat hukum dasar (filosofi idee).

Yang menyisakan pertanyaan lagi, kepada siapa baik secara organisasi, politik, hukum, etik dan moral DPD (setiap anggota DPD) bertanggung jawab? Hal ini mengingat pencalonannya berasal dari inisiatif pribadi serta massa pemilihnya tidak berasal dari rakyat terorganisasi, terstruktur dan terpolarisasi, melainkan dari rakyat individual dan independen pula. Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik. Sedang ayat 4-nya, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Dengan demikian sangat riskan bila anggota DPD tidak memiliki tanggung jawab profesional konstitusional akibat ketiadaan tanggung jawab baik system maupun struktur organisasi. Jika pun seorang anggota DPD memiliki tanggung jawab etik dan moral, di dalam hal kedudukan sebagai wakil rakyat yang menentukan nasib rakyat, bangsa dan negara, maka tanggung jawab moral itu dalam perspektif system perwakilan demokrasi modern bersifat semu. Kiranya lebih kongkret dan terstruktur ketika para Utusan Daerah di MPR diangkat oleh DPRD dan disetujui oleh Presiden sebagaimana UUD 1945.

Karena itu logis dan rasional, bila seorang wakil rakyat lebih menyukai menjadi anggota DPD daripada menjadi anggota DPR, dengan alasan anggota DPR tidak bebas menjalankan fungsi legislatifnya karena dikendalikan dan harus patuh pada keinginan politik maupun dasar ideoloogis partai, selain adanya kewajiban memberikan kontribusi financial buat partai, Sebaliknya anggota DPD dirasakan lebih ekspresional independen dan liberal memperjuangkan kepentingan rakyat karena bebas dari pengaruh, tekanan dan kendali politik partai.

Tapi bagaimana terhadap anggota DPD yang rendah kinerja, miskin integritas, tidak kapabel dan tidak ekspertabel? Apakah akan dibiarkan bebas leluasa hingga 5 tahun? (Sanusi Arsyad)

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: