Atmosfir

Mei 24, 2015

UUD 1945 Tanpa Penjelasan Lagi

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 11:36 pm

UUD 1945 Tanpa Penjelasan Lagi

 

Sejak ditetapkannya UUD 1945 sebagai UUD negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni satu hari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, di bagian belakang dari lembaran pasal-pasal UUD 1945, terdapat bagian Penjelasan yang berisikan uraian maksud dan tujuan konsitututif, mulai dari Penjelasan Umum hingga penjelasan dari pasal demi pasal (batang tubuh) yang terdapat pada UUD 1945. Walaupun tidak semua pasal di dalam UUD 1945 mendapatkan uraian penjelasan, oleh karena terdapat pasal-pasal yang dianggap “sudah jelas” atau “cukup jelas”, namun fungsi Penjelasan UUD 1945 cukup memberikan arah, pengertian, maksud dan pedoman mengenai sejarah dan latar belakang pemikiran konstitutif, sosiologis dan filosofis terbentuknya UUD 1945.

Pencantuman Penjelasan pada UUD 1945 secara resmi, merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945. Selanjutnya di dalam praktek penyusunan peraturan perundang-undangan, bagian Penjelasan dianggap sebagai sebuah tradisi produk legislasi di Indonesia.

Sekalipun UUD 1945 berikut Penjelasannya ditempatkan secara bersama-sama di dalam Berita Negara dan Lembaran Negara RI sebagai satu kesatuan sumber tata hukum yang tidak terpisahkan, namun tidak sedikit sarjana hukum tatanegara menolak memperlakukan Penjelasan UUD 1945 sebagai sumber interpretasi resmi. Alasannya: Pertama, sebuah konstitusi negara tidak lazim memiliki penjelasan resmi karena tidak ditemukan di banyak negara demokrasi yang berasaskan negara hukum. Kedua, Penjelasan UUD 1945 tidak pernah mendapatkan legitimasi resmi dari para penyusun UUD 1945. Ketiga, adalah sesuatu hal yang bersifat membatasi apabila dari berbagai aneka pemikiran yang melahirkan pasal demi pasal konstitusi negara Republik Indonesia, dikristalisasi oleh sebuah naskah interpretasi. Dan keempat, Penjelasan UUD 1945 dirasakan kurang sesuai dengan nafas dan semangat konstitusi UUD 1945 yang berisikan hal-hal yang pokok saja yang menyerahkan penafsiran dan penerapannya sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada perubahan (amandemen) keempat tahun 2002 UUD 1945, eksistensi Penjelasaan UUD 1945 ditamatkan riwayatnya. Ia terlempar dari keseluruhan bagian UUD 1945 hasil perubahan. Seperti halnya Pembukaan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 juga tidak tersentuh perubahan. Hanya saja bedanya bila Pembukaan UUD 1945 keberadaannya dilestarikan, sebaliknya Penjelasan UUD 1945 langsung “dibunuh”. Memang secara tersurat (eksplisit) tidak ada kata-kata Penjelasan UUD 1945 dicabut atau dihapuskan. Ketiadaannya tersirat pada Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 (hasil perubahan) yang berbunyi : “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-undang Dasar ini, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”.

Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya bagaimana asal muasal lahirnya Penjelasan UUD 1945? Benarkah ia tidak disusun secara bersama-sama dan tidak disahkan oleh pembuat UUD 1945, dalam hal ini Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)? Jika merupakan hasil karya pribadi di antara para penyusun UUD 1945, lalu siapakah pembuatnya?

 

BPUPKI

Menyadari akan kekalahan dalam peperangan melawan pihak Sekutu, pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa rakyat Indonesia akan diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Untuk melaksanakan janji itu, pada tanggal 29 April 1945 Pemerintah Jepang di Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan RP Suroso sebagai wakilnya. Adapun maksud dan tujuan dibentuknya badan tersebut, ialah untuk menyelidiki segala sesuatunya mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Namun pemimpin-peminpin Indonesia yang duduk dalam badan ini, melakukan pekerjaannya tidak hanya sebatas pada tugas yang diberikan, melainkan juga membicarakan mengenai ideologi dan dasar negara serta penyusunan rancangan undang-undang dasar.

BPUPKI telah mengadakan sidang sebanyak dua kali, yaitu 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, dan 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Dalam masa-masa sidang itu, badan berhasil membentuk sebuah Panitia Perumus atau Panitia Kecil yang bertugas merumuskan hasil-hasil sidang. Panitia Perumus atau Panitia Kecil beranggotakan 9 orang, yaitu : Ir Sukarno, Drs Moh Hatta, Mr AA Maramis, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdulkahar Muzakkir, H Agus Salim, Mr Achmad Soebardjo, KH Wachid Hasjim, dan Mr Muh Yamin.

Ketika Panitia Kecil bersidang membicarakan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan konsepsi pemikirannya tentang lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil berhasil pula menyusun sebuah piagam yang amat penting yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Djakarta. Di dalam piagam ini dasar negara Pancasila dimasukkan dengan perubahan kecil. Piagam Jakarta ditandatangani oleh 9 anggota panitia perumus.

Selanjutnya rumusan Piagam Djakarta tersebut dengan beberapa perubahan nantinya dijadikan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang naskah rancangan UUD-nya berhasil pula disiapkan oleh BPUPKI.

Oleh karena tugas-tugas BPUPKI dirasakan telah selesai dan dijalankan dengan baik, lalu BPUPKI dibubarkan.

 

PPKI

Untuk mengerjakan tugas-tugas persiapan kemerdekaan selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk sebuah panitia yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jumlah anggota PPKI sebanyak 21 orang terdiri dari para pemimpin rakyat yang terkemuka dan mewakili daerah di seluruh Indonesia. Mereka itu ialah:Ir. Sukarno (ketua), Drs. Moh Hatta (wakil ketua), dr. Radjiman Wedyodiningrat, Mr Dr Supomo, Purbojo, KH Wachid Hasjim, dr Muhammad Amir, Teuku Moh Hassan, Mr Latuharhary, I Gusti Ketut Pudja, AA Hamidan, Otto Iskadar Dinata, Abdul Kadir, R Pandji Suroso, M Sutardjo Kartohadikusumo, Surjohamidjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mr Abdul Abbas, dr Ratulangi, Andi Pangeran, dan Drs. Yap Tjwan Bing.

Di dalam perkembangan selanjutnya, menurut Moh Hatta dalam bukunya “Sekitar Proklamasi” (1970), Sukarno menambah jumlah anggota PPKI dengan 6 orang hingga menjadi 27 orang. Keenam orang itu ialah ; Wiranata Kusumah, Ki Hadjar Dewantara, Mr Kasman Singodimedjo, Sajuti Melik, Mr Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr Achmad Subardjo.

Sebetulnya, semula yang ditambahkan oleh Sukarno 9 orang, tapi 3 orang dari kalangan pemuda progresif yaitu Chaerul Saleh, Sukarni dan Adam Malik menolak untuk masuk dengan alasan tidak bersedia bekerja di dalam badan bentukan Jepang dan tidak ingin berkolaborasi dengan Jepang di dalam mencapai kemerdekaan Indonesia.

Setelah terdengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu akibat dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, rakyat Indonesia lebih bebas bertindak dan tidak terikat lagi pada Jepang. Kesempatan baik ini dipergunakan oleh pemuda-pemuda kita untuk mendesak kepada pemimpin-peminpin Indonesia supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI pun bersidang. Dalam sidang itu berhasil ditetapkan dan disahkan rancangan UUD hasil karya BPUPKI menjadi UUD dengan beberapa perubahan dan tambahan. Selanjutnya UUD ini dikenal sebagai UUD 1945, terdiri dari Pembukaan dan batang tubuh, serta penjelasannya dalam file terpisah. Naskah UUD 1945 beserta Penjelasannya lalu dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia, suatu penerbitan resmi Pemerintah Indonesia, yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 1946 tahun II Nomor 7.

 

Karya Supomo

Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. R. Djokosutono SH di dalam kuliah-kuliahnya di tahun 1950-an, menerangkan bahwa Penjelasan UUD 1945 berasal dari naskah karya pribadi Mr Dr Supomo sebagai sebuah interpretasi atau pemikiran pribadi atas konsep naskah UUD 1945. Buah karya yang sama juga pernah Supomo berikan terhadap UUD Sementara RI tahun 1950.  Gurubesar FHUI lainnya yaitu Prof. Dr Gouw Giok Siong (Sudargo Gautama) dalam satu tulisannya juga menyebutkan Penjelasan UUD 1945 sebagai sebuah “Supomo’s interpretatie”. Hal yang sama juga diakui oleh Prof. Mr. G. Resink.

Namun ada beberapa catatan yang dapat ditarik, yaitu walaupun Penjelasan UUD 1945 merupakan naskah buah karya penafsiran Supomo pribadi, namun karena telah turut diundangkan di dalam Berita Negara dan Lembaran Negara bersama-sama dengan UUD 1945, maka tentu saja Penjelasan UUD 1945 merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 serta satu kesatuan dari dokumen sejarah konstitusi Republik Indonesia. Permasalahan bahwa Penjelasan UUD 1945 tidak mendapatkan pengesahan resmi dari anggota PPKI kiranya hal itu tidak mengurangi sifat keabsahan konstitusinya mengingat PPKI pada saat itu tengah kepepet waktu karena dalam satu hari sidang yaitu tanggal 18 Agustus 1945 PPKI sudah harus menetapkan UUD RI dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dari negara Republik Indonesia yang diproklamasikan satu hari sebelumnya. Itu pun PPKI “terpaksa” harus mengambil dari laci draft UUD hasil Panitia Kerja BPUPKI (bentukan Jepang) yang belum “jadi” karena masih dalam suasana perdebatan serius pada sidang-sidang terdahulu. Itulah sebabnya, Ir Sukarno sebagai Ketua PPKI di ujung sidang berpidato, kita menetapkan UUD 1945 yang belum sempurna sebagai UUD RI. Apabila di kemudian hari nanti keadaan negara sudah tenang maka kita akan buat UUD yang lebih sempurna. Sukarno menyebut UUD 1945 sebagai UUD darurat.

Karena keadaan yang amat kepepet itulah, ditambah suasana darurat dan mencekam akibat propaganda bahwa Jepang akan menembaki rakyat Indonesia pasca diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka UUD 1945 berikut Penjelasannya disahkan oleh PPKI sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Para pendiri bangsa di kemudian hari pun tak memasalahkan keberadaan Penjelasan UUD 1945 ini.

UUD 1945 “wajah baru” kini tidak lagi memiliki bagian Penjelasan. Padahal tradisi produk legislasi kita, khususnya undang-undang, masih menganut tradisi dilengkapi oleh penjelasan. Para penata perubahan yaitu MPR, tampaknya tak mau direpotkan dan tak mau ambil resiko untuk membikin penjelasan konstitusi yang baru pengganti penjelasan UUD 1945 yang lama. (Sanusi Arsyad)

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: