Atmosfir

April 1, 2015

Rakyat Berhak Memberhentikan Presiden

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 4:01 am

Rakyat Berhak Memberhentikan Presiden

Sejak amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, pasal yang mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah mengalami perubahan. Jika pasal 6 ayat 1 (lama) menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak, maka setelah amandemen bunyinya berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (pasal 6A ayat 1).

Sebelum UUD 1945 diamandemen, jika Presiden dan Wakil Presiden melanggar UUD 1945, tidak melaksanakan GBHN dan menyalahgunakan mandat kekuasaannya, karena MPR yang memilih dan mengangkatnya, maka MPR pula yang memberhentikannya. Proses dan mekanismenya dilakukan setelah DPR mengusulkan diadakannya Sidang Istimewa MPR.

Merujuk pada ketentuan konstitusi ini, maka perubahan konstitusi menimbulkan logika konstitusional logis pula, yaitu karena dipilih langsung oleh rakyat, mendapat mandat langsung dari rakyat, maka semestinya rakyat berhak meretur kembali pilihannya dan menarik kembali mandat yang diberikan manakala Presiden dan Wakil Presiden tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan rakyat, apalagi mengkhianati mandat dan kepercayaan rakyat.

Namun nampaknya UUD 1945 Baru (hasil amandemen) yang diamandir secara sembrono dan tidak memihak kedaulatan (berada di tangan) rakyat, berpendirian lain.  Walaupun Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tapi soal pemberhentiannya, tunggu dulu. Rakyat belum boleh diberikan wewenang. Kewenangannya harus sesuai dan mengikuti prosedur serta mekanisme “menurut undang-undang dasar”. Memang diakui kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi pelaksanaannya harus dilakukan menurut undang-undang dasar (lihat pasal 1 ayat 2 UUD 1945 Baru).

UUD 1945 Baru menyebutkan, pemberhentian dilakukan apabila terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden (pasal 7A). Tapi untuk membuktikan pelanggaran Presiden, DPR harus lebih dulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Jika putusan MK menyatakan pelanggaran Presiden terbukti, baru DPR dapat meneruskan kepada MPR. Dan pemberhentian Presiden oleh MPR harus disetujui 2/3 dari 3/4  jumlah anggota MPR yang hadir.

Sayangnya, redaksi pasal 7A UUD 1945 hanya menyebutkan “pengkhianatan terhadap negara”, seharusnya juga ditambah “pengkhianatan terhadap rakyat” karena rakyat yang memilih langsung sejak Pilpres 2004 hingga sekarang.

Pertanyaan lainnya timbul, mengapa untuk tuduhan korupsi, penyuapan dan tindak pidana pidana berat lainnya yang dilakukan oleh Presiden / Wakil Presiden harus diperiksa dan diadili oleh MK, bukan oleh pengadilan umum atau pengadilan khusus korupsi? Bukankah Presiden sama kedudukannya dengan rakyat biasa di mata hukum?

Secara pragmatis, menjadi pemikiran pula, apakah sudah cocok Presiden/Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat diberhentikan oleh MPR, padahal berdasarkan system kelembagaan negara yang dianut sekarang MPR bukan lagi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka kiranya rakyat memiliki landasan argumentasi konstitusi yang kuat untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan oleh UUD 1945 Baru antara lain melakukan perbuatan tercela atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Perbuatan tercela misalnya, semasa kampanye Pilpres mengumbar janji mensejahterakan kehidupan rakyat, mengatasi kemiskinan, memajukan kehidupan negara dan sebagainya, namun setelah menjadi Presiden yang terjadi malah sebaliknya. Di sini Presiden telah melakukan perbuatan tercela, ingkar pada janjinya.

Demikian juga criteria alasan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden. Contohnya semasa kampanye Pilpres mengumbar visi, misi dan program kerja membangun negara, memberantas korupsi dan sebagainya, sehingga rakyat memilihnya karena rakyat percaya ia memiliki kemampuan dan kecakapan untuk mewujudkan semua itu. Namun setelah menjadi Presiden, semua apa yang dijanjikan, ditekadkan semasa kampanye, tidak dapat diwujudkannya sama sekali. Belakangan diketahui ternyata Presiden tak memiliki kemampuan dan kecakapan apa-apa. Di sini rakyat telah salah pilih. Salah pilih karena telah dibohongi dan ditipu, sehingga tidak memiliki gambaran tentang kualitas yang sebenarnya. Di sini selain telah masuk criteria melakukan perbuatan tercela, juga terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

Kita mengingatkan argumentasi konstitusi ini agar ke depan para kandidat Capres tidak seenaknya mengumbar janji, memberi harapan yang muluk-muluk pada rakyat, padahal secara disadari oleh kandidat sendiri tidak mungkin dapat diwujudkan selain ia tidak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk itu.

Kesimpulan:

Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat mengenal dua cara yaitu pemberhentian langsung dan pemberhentian tidak langsung. Pemberhentian langsung diwacanakan secara sempit di mana rakyat tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden yang telah berkhianat pada putaran Pilpres berikutnya! Rakyat memilih presiden baru. Wacana ini sangat riskan, karena berarti membiarkan kepalsuan dan ketidakcakapan dibiarkan terus berlangsung dan memerintah dan beresiko tinggi bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta makin terjepitnya kehidupan rakyat miskin. Sedangkan pemberhentian tidak langsung melalui jalur konstitutif dengan menggunakan sarana Pasal 7A UUD 1945 atau pemakzulan.  (Sanusi Arsyad)

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: