Atmosfir

Maret 7, 2015

Kajian Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Baru mengenai Kedaulatan Rakyat

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 1:01 pm

Kajian Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Baru Mengenai Kedaulatan Rakyat

 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Lama (sebelum dilakukannya amandemen) : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawartan Rakyat”.

Pada teks ini, MPR merupakan lembaga supremasi karena melaksanakan sepenuhnya fungsi kedaulatan rakyat. Sebagai lembaga supremasi, MPR berposisi sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi lima lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, DPR, MA, BPK dan DPA.

Pada Amandemen III yang disahkan pada tanggal 10 November 2001, bunyi (redaksi) pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

Lalu apa makna dari “kedaulatan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”? Maknanya, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi diemban /dilakukan oleh sebuah lembaga supremasi yang bernama MPR, melainkan dilaksanakan berdasarkan circle system konsitusi. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat terbagi-bagi dalam berbagai institusi dan atau aturan-aturan konstitusi yang terdapat dan ditentukan di dalam UUD 1945. Dengan demikian, pasca amandemen, kedaulatan rakyat selain dilaksanakan oleh MPR, juga dilaksanakan oleh Presiden, oleh DPR, oleh DPD, oleh Mahkamah Konstitusi, MA, BPK, dstnya. Cakupannya jadi sangat luas oleh karenanya dapat mengalami pembiasan sehingga kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat melainkan berpindah ke institusi-institusi rezim.

Bila ditelaah secara seksama, bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Baru, mengundang pemahaman redaksi kalimat yang bias, bertentangan dan tidak sinkron.. Mengapa? Oleh karena pengertian “kedaulatan berada di tangan rakyat” menunjuk sesuatu yang bersifat kongkret fisikal. Sedang pengertian kalimat berikutnya “…dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” mengandung pengertian yang abstrak, tidak kongkret atau nonfisikal. Bagaimana mungkin sesuatu hak yang kongkret dapat dijalankan melalui cara dan perbuatan yang tidak kongkret, abstrak atau nonfisikal. Lain halnya bila redaksional pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi begini, “Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan menurut undang-undang dasar”. Ini lebih jelas sinkronisasinya. Artinya, kedaulatan rakyat disepakati adalah sebagai sebuah asas, pendirian atau system dan dilaksanakan berdasarkan asas atau system konstitusi. Tapi para pendiri bangsa tidak menghendaki demikian. Mereka menghendaki kedaulatan rakyat yang bersifat kongkret dan dilaksanakan oleh lembaga yang bersifat kongkret pula. Mereka tidak menginginkan kedaulatan rakyat pada praktek pelaksanaannya dikuasai atau tunduk pada kedaulatan kekuasaan. Sehingga oleh karena itu dituliskanlah oleh Sukarno, Hatta, Supomo, Yamin dkk di dalam UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan negara berkedaulatan rakyat.

Jadi bunyi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Lama sebenarnya tidak hanya sudah tepat, lugas, jelas serta kompak dan sinkron, tapi lebih dari itu mencerminkan filosofi hidup bernegara bahwa negara yang kita dirikan ini milik siapa dan berada pada siapa.

Mungkin latar belakang yang menjadi pertimbangan dari perubahan redaksi pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah akibat penyimpangan peran dan fungsi MPR di masa lalu yang dipengaruhi oleh situasi politik. Misalnya, MPR mengeluarkan Tap Pengangkatan Presiden Seumur Hidup di masa Orde Lama dan Tap Pengangkatan Presiden 5 tahun secara terus menerus semasa Orde Baru. Maka, seiring pelaksanaan pemilihan langsung Presiden / Wakil Presiden di masa reformasi yang dimaknai telah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, maka fungsi MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat dianggap sudah tidak lagi diperlukan.

Perkembangan zaman yang demikian cepat, memang membutuhkan konstitusi yang tidak cukup hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Begitu juga dengan MPR. Namun sesungguhnya tidak boleh terjadi hanya karena kita tidak mau MPR hanya dipakai sebagai alat kepentingan politik rezim berkuasa, lalu fungsi MPR yang berhubungan dengan kedaulatan rakyat dilumpuhkan. Perbuatan ini tak ubah maksud hati membunuh tikus-tikus yang ada di lumbung padi, lalu lumbung padi tersebut dibakar habis.

Kedaulatan berada di tangan rakyat, di mana dikau ?? (Sanusi Arsyad)

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: