Atmosfir

Desember 26, 2014

Masalah Perkawinan Pasangan Beda Agama / Keyakinan

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 2:18 am

Tentang Perkawinan

 

Hakikat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1)

Pasal 2

Ayat (1):  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2):  Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ayat (1): Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ayat (2):  Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

 

Dengan demikian dari segi keabsahan perkawinan, UUP menganut 2 syarat, yaitu syarat materiel dan syarat formiel.

Syarat materiel, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1).

Syarat ini kita sebut saja sebagai syarat hukum agama. Dari segi ini, negara tidak turut campur dalam masalah perkawinan. Di mata negara, perkawinan merupakan peristiwa religious, sehingga urusannya diserahkan kepada aturan agama masing-masing.

Syarat administrative atau syarat formal, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2).

Syarat ini kita sebut saja sebagai syarat hukum negara. Kendati syarat ini tidak membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum negara, namun jika terjadi masalah dalam perkawinan, negara tidak dapat memberikan advokasi, intervensi dan proteksi karena pasangan tidak memiliki kelengkapan syarat hukum negara dalam perkawinan.

 

Dari segi hubungan perkawinan, terdapat empat bentuk atau cara perkawinan yang dilakukan :

(1)  Sah secara hukum agama dan sah secara hukum negara.

(2)  Sah secara hukum agama saja. Di masyarakat dikenal sebagai perkawinan siri.

(3)  Sah secara hukum negara saja. Bentuk perkawinan ini sebenarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiel (tidak didasarkan pada ketentuan agamanya), seperti perkawinan beda agama, namun tidak sedikit yang melangsungkannya di luar negeri yang memiliki lembaga perkawinan beda agama.

(4)  Tidak sah secara hukum agama maupun hukum negara. Bentuk pekawinan ini tanpa prosedur atau kumpul kebo (samenleven).

 

Dari bentuk hubungan perkawinan tersebut, memberikan konsekuensi status hukum terhadap anak yang dilahirkan. Merujuk pada empat bentuk perkawinan di atas, maka pada bentuk perkawinan pertama secara hokum agama maupun dokumen negara, hubungan genealogis anak dengan bapak ibunya, tak ada masalah. Begitu juga pada bentuk perkawinan kedua, tak ada masalah, kecuali dalam pengakteannya karena perkawinannya tidak dicatatkan pada negara.

Pada bentuk perkawinan ketiga, secara hukum agama dan hukum negara / nasional, perkawinan itu sebenarnya tidak sah. Namun perkawinan itu oleh pasangan diyakini sah dengan alasan dilindungi oleh payung hukum universal yang memprioritaskan hak asasi manusia. Hal yang sama juga terjadi pada bentuk perkawinan keempat, di mana status hukum anak yang dilahirkan menjadi amat gelap dan suram.

 

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral karena merupakan suatu penghubung ikatan yang sangat dalam diantara para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu suami dan istri dalam membentuk keluarga dan rumah tangganya, oleh karena itu tak heran apabila perkawinan merupakan suatu tradisi yang sangat penting di belahan bumi manapun, bahkan saking pentingnya masalah perkawinanpun banyak di atur dalam berbagai aspek penghidupan, baik dari sisi agama, tradisi kemasyarakatan, dan institusi negara sekalipun.

Keadaan dan kondisi di suatu daerah misalkan akan turut mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan) di daerah tersebut. Misalnya di Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Indonesia adalah bangsa yang multikultural dan multiagama. Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Keragaman pemeluk agama di Indonesia ternyata telah ikut membentuk pola hubungan antar agama di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.

 

Perkawinan Pasangan Beda Agama

 

Menurut ajaran Agama Islam

Agama Islam dengan tegas melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. (Qs 2 : 221, Qs 60 : 10)

 

Ajaran agama Roma Katholik (Hukum Kanonik)

Mengutip tulisan H. Ichtijanto SA, SH tentang Perkawinan Campuran (14 Maret 1988), agama-agama di Indonesia pada hakekatnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Hal ini terjadi oleh karena agama memandang perkawinan merupakan peristiwa sacral sehingga harus dilakukan secara religi.  Hukum Kanonik misalnya,  mengaturnya di dalam Kan 1086 : 1, dan Kan 1086 : 2, yang menyatakan:

“Perkawinan antara dua orang yang di antaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katholik, atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”.

“Dari halangan ini janganlah diberikan dispensasi sebelum dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kan : 1125 dan Kan 1126”.

 

Ajaran agama Kristen Protestan

Agama Kristen Protestan mengajarkan, perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup yang menghendaki laki-laki dan perempuan jadi satu. Satu dalam Kasih Tuhan. Satu dalam mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban perkawinan. Demi kesejahteraan perkawinan, Gereja Protestan menganjurkan kepada umatnya untuk mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka.

 

Menurut ajaran Hindu dan Buddha

Demikian juga menurut ajaran agama Hindu dan Buddha secara eksplisit tidak menentukan dibolehkan perkawinan orang Hindu atau Budha dengan pemeluk agama lain. Menurut agama Hindu, perkawinan hanya sah apabila telah dilaksanakan upacara suci pernikahan oleh Pedande. Pedande hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi pelaksanaan pernikahan antar agama oleh Pedande atau Bhiksu.

 

Jadi jelaslah, semua ajaran agama menghendaki perkawinan pasangan yang sama agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain, agama apapun tidak menghendaki / membolehkan pasangan calon pengantin yang beda agama.

 

Persoalan perkawinan beda agama timbul manakala pasangan ingin melepaskan ketentuan ajaran agamanya dalam pernikahan, dan memandang masalah perkawinan adalah hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi dan diayomi oleh negara. Negara dianggap tidak dapat melarang pasangan untuk menikah hanya karena beda agama. Sebab masalah agama adalah masalah pilihan individu. Apalagi Indonesia menganut asas negara hukum. Jadi masalah kawin beda agama timbul karena adanya tuntutan kelompok HAM.

 

Perkawinan pasangan beda agama dalam prakteknya banyak berlangsung di Indonesia. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara “hokum pura-pura”, yaitu di mana salah satu pihak secara berpura-pura menyatakan pindah agama ke agama calon suami atau calon isteri. Sehingga perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di gereja atau secara Hindu Budha. Setelah menikah masing-masing kembali menganut pada agamanya masing-masing.

Berbeda dengan nikah beda agama yang dituntut HAM. Kelompok ini menuntut negara menikahkan mereka tanpa dikaitkan dengan agama. Dasar tuntutan mereka pernikahan adalah hak asasi mereka. Daripada kumpul kebo, mereka minta legitimasi negara. Di Negara sekuler/ liberal, bukan hanya nikah beda agama, malah nikah sesama jenis juga dibolehkan / diberikan atas dasar hak asasi manusia. HAM di atas segalanya.

Yang menjadi masalah, jika tuntutan nikah beda agama diberikan hanya karena tuntutan HAM, dan negara menikahkan tanpa mengaitkan pada ketentuan agama, lalu apakah negara tidak melabrak / melecehkan agama ? Apakah tidak berarti negara telah merendahkan hakekat perkawinan dari sakralisme religiositas menjadi perjanjian transaksional biasa seperti halnya perjanjian kerjasama usaha? Hal ini mengingat dasar falsafah / ideology Negara adalah Pancasila dimana Sila I-nya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa !!

(Sanusi Arsyad)

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: