Atmosfir

Februari 22, 2014

Tafsir atas Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945 Hasil Amandemen

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 3:45 am

Tafsir  atas Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945 Hasil Amandemen

Oleh : Sanusi Arsyad

 

Mahkamah Konstitusi  melalui putusannya yang final dan mengikat, memutuskan mulai tahun 2019, penyelenggaraan pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan Presiden / Wakil Presiden (pilpres) dilakukan secara serentak (bersamaan waktunya, sekaligus), tidak lagi terpisah sebagaimana penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Karena putusan MK dikeluarkan sebelum pelaksanaan pemilu 2014, lalu ada yang bertanya, apakah hal itu berarti pemilu 2014 tidak konstitusional? Saya kira, tidak hanya pemilu 2014 tidak konstitusional, tapi juga pemilu 2004 dan pemilu 2009 di bawah payung UUD 1945 Baru (hasil amandemen), juga tidak konstitusional. Anggota DPR tidak sah, Presidennya juga tidak sah, semuanya tidak sah, cacat hukum. Tapi mereka sudah terlanjur memerintah. Ini kalau kita merujuk pada versi putusan MK tsb.

 

Mengenai pemilu, pileg dan pilpres, ada dua pasal dalam UUD 1945 Baru yang menjadi dasar pelaksanaannya. Yaitu Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E.

Pasal 6A ayat (2) : “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Pasal 22E ayat (2) :”Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD”.

 

Karena Pasal 22E ayat (2) tidak menyebut waktu penyelenggaraan, maka penyelenggaraan pileg dan pilpres dapat dilakukan secara bersamaan (berbarengan) atau terpisah waktunya. Pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, pileg dan pilpres dilakukan terpisah antara lain dengan alasan pileg didahulukan guna pengisian MPR yang akan melantik Presiden/Wakil Presiden terpilih, serta ditetapkannya president threshold dalam pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sedang Pasal 6A ayat (2) pada potongan redaksi  “….sebelum pelaksanaan pemilihan umum”,  menimbulkan tanda tanya, apakah yang dimaksud adalah pemilihan umum Pileg atau Pilpres?

Di dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres terpisah (2004, 2009 dan 2014), maka redaksi itu diterima sebagai pemilu Pilpres.

Namun dengan adanya putusan MK mengenai penyelenggaraan Pileg dan Pilpres serentak, praktis potongan redaksi tsb di atas diterima sebagai pemilu Pileg dan Pilpres.

 

Bagi saya yang tidak kalah pentingnya adalah juga potongan redaksi yang mendahuluinya pada Pasal 6A ayat (1), yaitu : “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum……”

Penerimaan selama ini dan hingga saat ini ialah,  (sesuai bunyi redaksi) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sehingga menutup usulan yang berasal dari perseorangan selain partai politik.

 

Kalau kita memperhatikan Pasal 22E pada ayat (3) dan ayat (4), UUD 1945 Baru mengatur peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sedang peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Tapi mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 22E tidak mengatur siapa peserta pemilunya.

 

Menurut saya, karena Pasal 22E ini bersifat lex spezialis, yang mengatur teknis, cara, maka ia menyampingkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang bersifat lex generalis. Artinya, ketentuan “diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”, tidak diabsorbir oleh pengaturan UUD 1945 Baru selanjutnya.

 

Dengan demikian, menurut saya, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, tapi juga oleh perseorangan. Hal ini dikarenakan UUD 1945 Baru menganut tiga sistem stelsel di dalam kepesertaan pemilihan umum, yaitu :

Stelsel I : Peserta pemilu adalah partai politik (untuk memilih anggota DPR dan DPRD)

Stelsel II : Peserta pemilu adalah perseorangan (untuk memilih anggota DPD).

Stelsel Gabungan : Peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan (untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden).

 

Tafsir ini, saya anggap beralasan dan kuat dasar konstitusinya, oleh karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung oleh rakyat merupakan puncak piramida strata kehidupan demokrasi nasional di mana kehidupan demokrasi pada strata di bawahnya, yaitu tingkat provinsi, melalui pemilihan anggota DPD, kepersertaan pemilunya adalah perseorangan.-

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: