Atmosfir

Februari 19, 2013

Gubernur Jokowi Agar Memperhatikan Undang-undang

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 3:55 am

Gubernur Jokowi Agar Memperhatikan Undang-undang

 

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi pada 14 Februari 2013 lalu, melakukan rotasi jabatan di jajaran pejabat terasnya. Di antaranya merotasi Walikota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta. Jauh sebelumnya, Jokowi sudah berulangkali mengeluarkan ancaman akan mencopot pejabat DKI yang tidak bisa mengikuti irama kerjanya. Terhadap camat dan lurah, Jokowi juga berencana melakukan “lelang jabatan”.

Sebagaimana jabatan presiden dan wakil presiden, jabatan gubernur dan wakil gubernur merupakan jabatan politik, bukan jabatan karier administrative pemerintahan. Tapi jika Presiden/Wakil Presiden terpilih berhak memulai kerjanya dengan membentuk kabinet pemerintahan yang terdiri dari para menteri yang juga merupakan jabatan politik, maka Gubernur tidak memiliki wewenang mengangkat para pembantunya melalui jalur politik, karena undang-undang memang tidak memberikan kewenangan untuk itu. Gubernur hanya berwenang melakukan rotasi atau mutasi terhadap pejabat bawahannya, namun hal itu pun harus berpedoman pada prosedur, mekanisme dan tatacara yang diatur undang-undang serta memperhatikan keteraturan jenjang karier. Tidak boleh misalnya, walau punya prestasi yang luarbiasa, seorang lurah langsung dipromosikan menduduki kursi sekretaris kota.

Untuk jabatan-jabatan tertentu, seperti walikota, pemberhentian dan pengangkatannya harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan DPRD. Sama sekali tidak boleh terjadi, mutasi dan rotasi dilakukan karena faktor subyektif gubernur. Ukuran serta alasannya harus jelas, terbuka dan masuk akal. Sebab jika tidak, Gubernur dapat dianggap melakukan kebohongan publik kepada masyarakat. Seperti yang terjadi ketika Gubernur Jokowi merotasi Walikota Jakarta Selatan Anas Effendi menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI. Alasan Jokowi, bukan karena kinerja Anas yang buruk, melainkan di kursi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI memang sedang kosong, dan mutasi itu menurut Jokowi hal yang biasa. Alasan ini jelas tidak masuk akal sehingga merupakan kebohongan publik.

Undang-undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI mengatur tentang tatacara, mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat, mulai dari lurah hingga walikota. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian walikota, UU No. 29/2007 pasal 19 ayat (2) menyebutkan walikota /bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya ayat (3) nya menyebutkan, Walikota /bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut saya, oleh karena ayat (3) merujuk pada ayat (2) maka seharusnya pemberhentian walikota pun juga memerlukan pertimbangan DPRD. Dengan demikian, sebelum Gubernur memberhentikan Walikota, terlebih dahulu meminta pertimbangan atau persetujuan DPRD, tentu saja disertai alasan yang jelas, terbuka dan masuk akal.

Mengenai “lelang jabatan” camat dan lurah, menurut UU No. 29/2007, memang benar Camat dan Lurah diangkat oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Namun pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan atas usul Walikota (ps. 21 ayat 3). Dengan demikian, menurut saya, Gubernur tidak dapat melakukan pemberhentian dan pengangkatan Camat tanpa adanya usulan dari Walikota terlebih dulu. Hal ini penting, karena selain karyawan pemda adalah pegawai negeri sipil, juga pengembanan jabatannya mempertimbangkan prestasi karier dan jenjang golongannya. Selain itu, Camat bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota, bukan kepada Gubernur.

Terhadap jabatan lurah, UU No. 29/2007, pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan wewenang Walikota, bukan di tangan Gubernur, walaupun UU menyebutkan berdasarkan pendelegasian wewenang Gubernur. Namun menurut saya, tetap saja pengangkatan dan pemberhentian Lurah di tangan Walikota, bukan di tangan Gubernur, oleh karena Lurah bertanggungjawab kepada Walikota, melalui Camat, bukan kepada Gubernur. (ps. 22 ayat 3 dan 4)

Begitu juga pengangkatan dan pemberhentian Kepala Suku Dinas di Kantor Walikota, walau UU menyebutkan menjadi wewenang Gubernur, namun dilakukan setelah adanya usulan dari Kepala Dinas dan pertimbangan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Tulisan ini hanya dimaksudkan agar pejabat yang berwenang melaksanakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan tujuan agar terhindar dari jeratan perbuatan melanggar hokum. (Sanusi Arsyad)

 

 

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: