Atmosfir

Januari 26, 2013

Berperkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 2:05 pm

Berperkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi

Oleh : Sanusi Arsyad *

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdapat tiga pihak yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perselisihan perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Pihak pertama, yaitu Partai Politik Peserta Pemilu selaku Pemohon/Penggugat yang mengajukan permohonan agar MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah pemilihan (dapil) tertentu seraya menuntut perolehan kursi yang hilang bagi partainya. Pihak Kedua, yaitu KPU selaku Termohon/Tergugat dan KPU Daerah (KPUD) setempat selaku Turut Termohon/Turut Tergugat, di mana keputusannya sepanjang yang menyangkut klaim Parpol Pemohon, dipermasalahkan karena dianggap tidak sesuai fakta sebenarnya. Dan Pihak Ketiga, Parpol Pihak Terkait di mana kursi yang diperolehnya berdasarkan penetapan KPU di Dapil tertentu terancam batal akibat permohonan yang diajukan oleh Parpol Pemohon. Terhadap Pihak Ketiga ini wajib bagi KPU/KPUD untuk memberitahukan kepada Pihak Ketiga bahwa ada gugatan dari Pihak Pertama sehingga Pihak Ketiga dapat mempersiapkan diri hadir di persidangan dengan bukti-bukti bantahan yang dimilikinya. Bagi hakim MK juga wajib mendatangkan Pihak Ketiga atau Pihak Parpol Terkait selama proses persidangan berlangsung.  Hal ini dikarenakan walaupun di dalam perkara PHPU yang berhadapan adalah Parpol Pemohon melawan KPU selaku Termohon, di mana kedua belah pihak saling beradu kebenaran alat bukti, namun substansi sengketa sebenarnya lebih terkait langsung pada kepentingan Parpol Pemohon dan Parpol Pihak Terkait, masing-masing selaku parpol peserta pemilu. Sedang KPU/Termohon secara substantif tidak berkepentingan terhadap kursi legislatif mengingat kedudukan dan fungsinya yang bersifat administrative (penyelenggara pemilu). Dengan kata lain, kepada siapapun kursi diberikan, KPU bisa saja tidak terlalu pusing, karena KPU tidak memiliki hak sedikitpun atas kursi yang diperebutkan itu. Padahal, dari segi moral, etika, dan profesi, KPU tetap harus bertanggungjawab penuh atas keputusannya.

Berbeda dengan pengaruh yang diterima oleh Parpol Pemohon atau Parpol Pihak Terkait (dalam hal ini Calegnya) bilamana permohonan dikabulkan atau ditolak MK. Bagi Pemohon yang permohonannya dikabulkan, suasana kegembiraan bisa demikian meluap. Sebaliknya Caleg Pihak Terkait yang dibatalkan perolehan kursinya, kegoncangan jiwa bisa melanda. Dapat dibayangkan, bagaimana perasaan keluarga Caleg yang semula diliputi suasana sukacita karena berhasil memperoleh kursi di pemilu 2009, tahu-tahu dibatalkan karena MK mengabulkan permohonan Parpol Pemohon. Apalagi bila Caleg yang bersangkutan tidak tahu menahu perihal adanya sengketa PHPU yang menyangkut perolehan kursi di dapilnya. Sementara melalui media massa kita mengetahui seusai pemilu tidak sedikit Caleg yang mengalami stress akibat gagal memperoleh kursi legislatif.

Mengingat kedudukan KPU/KPUD minimalis hanya selaku administratur di dalam penyelenggaraan pemilu dan penghitungan hasil-hasilnya, sehingga walaupun KPU/KPUD di dalam persidangan perkara berkedudukan sebagai subyek Termohon / Turut Termohon, yaitu suatu kedudukan yang sangat penting dan langsung di dalam sengketa hukum, namun karena KPU/KPUD tidak merasa memiliki kepentingan langsung atas obyek yang disengketakan, maka bisa terjadi KPU/KPUD tidak serius di dalam mempertahankan keputusannya (beleidnya). Bahkan KPU bisa bersikap pasrah saja, kendati hadir di persidangan, dengan menyerahkan dan menerima apapun putusan MK.

Kecendrungan sikap KPU ini banyak terungkap lewat keterangan saksi-saksi Pihak Pemohon selama persidangan PHPU berlangsung. Para saksi ini mengatakan setiap nota keberatan dan protes atas penetapan rekapitulasi suara baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota, seringkali tidak direspons oleh KPU. Tidak jarang KPU cendrung melempar tanggungjawab dengan pernyataan jika tidak menerima silahkan ajukan gugatan di MK nanti.

Dengan menyadari kedudukan KPU di dalam PHPU yang mungkin “bisa tidak aktif” atau “hanya pasrah”, maka sengketa sesungguhnya (real conflict) yang terjadi dan saling berhadapan adalah sesama partai politik peserta pemilu, yaitu Parpol Pemohon dan Parpol Pihak Terkait. Untuk itu parpol tidak hanya aktif dan agresif berperkara selaku Pemohon tapi juga harus berlaku sama sebagai Pihak Terkait. Parpol seyogianya tidak semata mengandalkan KPU/KPUD di dalam mematahkan klaim Pemohon, tapi juga aktif mempertahankan kebenaran dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim bahwa permohonan lawan hanyalah spekulaltif.

Oleh karena di dalam persidangan PHPU di MK, parpol dapat memiliki dua wajah sekaligus, yaitu sebagai Pemohon dan sebagai Pihak Terkait, maka tentu saja untuk dapat berperan dengan baik, diperlukan beberapa kriteria.

Pertama, parpol harus memiliki alat-alat bukti pemilu ysng lengkap. Antara lain berupa berita acara, salinan pengumuman, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan pemungutan suara mulai dari TPS-TPS, kelurahan (PPS), kecamatan (PPK), kabupaten/kota hingga provinsi, serta alat-alat bukti lain serta saksi yang berkaitan dengan keikutsertaan parpol pada penyelenggaraan pemilu. Lewat kepemilikan alat bukti ini, parpol dapat mencocokkan dan memonitor perkembangan penghitungan hasil pemungutan suara. Sehingga bilamana terjadi penetapan KPU yang tidak sesuai secara data dan yang mempengaruhi perolehan kursi, maka parpol sudah siap dengan permohonannya di MK.

Kedua, karena permohonan hanya dapat diajukan oleh parpol induk sesuai Pasal 258 Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu, maka parpol sudah harus menginventarisir kasus di seluruh dapil dan langsung diajukan ke MK begitu KPU usai mengumumkan hasil penetapannya secara nasional. Sehingga parpol memiliki waktu luang yang sangat cukup walaupun undang-undang hanya membatasi kesempatan 3×24 jam sejak keputusan KPU dikeluarkan.

Ketiga, dalam kedudukan parpol sebagai Pihak Terkait. Parpol juga harus terus memonitor perkembangan permohonan yang masuk di MK, sehingga secara dini sudah dapat diinventarisir dapil-dapil yang digugat oleh parpol pemohon, dan selanjutnya secara komplementer mengajukan sanggahan ke MK lewat satu berkas permohonan parpol sebagai pihak terkait.  Inilah kunci keberhasilan parpol dengan manajemen yang baik sekaligus sebagai komitmen dan tanggungjawab politik bagi segenap kader dan konstituennya di seluruh tanah air.- (Porisgaga, Tangerang)

* (Penulis pernah menjadi kuasa hukum perkara PHPU di MKRI pada pemilu tahun 2009)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: