Atmosfir

September 29, 2012

STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 1:41 pm

KOMENTAR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

TERHADAP STATUS HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak di luar nikah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya organisasi Islam. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, atau alat bukti lain, yang secara hukum dianggap sah. Putusan MK ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut  MK, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu, hubungan anak di luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memberikan beban sama sekali terhadap laki-laki yang menghamilinya, merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas (keseimbangan). Pasal 43 ayat (1) dipandang lebih melindungi laki-laki dalam melakukan perbuatan zina, di mana jika lahir seorang anak dari hubungan tersebut, ia dibebaskan dari tanggungjawab keperdataan.

Menurut MK lagi, secara konstitusional setiap anak yang lahir berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Setiap orang yang berani berbuat harus berani bertanggungjawab terhadap akibatnya. Terhadap masalah perkawinan itu sah atau tidak, itu masalah hukum, bukan masalah MK, MK hanya berkepentingan terhadap perlindungan hak asasi anak. Dengan kata lain, seorang anak yang lahir sudah pasti merupakan buah hubungan kelamin seorang perempuan dan seorang lelaki. Lepas dari persoalan hubungan itu dilakukan di dalam atau di luar perkawinan.

Putusan MK ini tak pelak mengundang kekhawatiran di kalangan pemeluk agama Islam. Mereka berpendapat, putusan MK mengundang semacam justifikasi bagi perempuan untuk melakukan perzinaan, dengan alasan toh si lelaki teman zina harus bertanggungjawab terhadap kemungkinan anak yang dilahirkan. Dilema fulgar berikutnya, bagaimana menentukan status genealogis anak yang lahir dari rahim seorang wanita tunasusila, yang identitas ayahnya sulit ditelusuri.

Hakikat perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari segi keabsahan perkawinan, UUP menganut 2 syarat :

  1. Syarat materiel, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1). Syarat ini kita sebut saja sebagai syarat hukum agama. Dari segi ini, negara tidak turut campur dalam masalah perkawinan. Di mata negara, perkawinan merupakan peristiwa religious, sehingga urusannya diserahkan kepada aturan agama masing-masing.
  2. Syarat administrative atau syarat formal, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2).Syarat ini kita sebut saja sebagai syarat hukum negara. Kendati syarat ini tidak membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat hokum negara, namun jika terjadi masalah dalam perkawinan, Negara tidak dapat memberikan advokasi, intervensi dan proteksi karena pasangan tidak memiliki kelengkapan syarat hukum negara dalam perkawinan.

Dari segi hubungan perkawinan, terdapat empat bentuk atau cara perkawinan yang dilakukan :

(1)  Sah secara hukum agama dan sah secara hukum negara.

(2)  Sah secara hukum agama saja. Di masyarakat dikenal sebagai perkawinan siri.

(3)  Sah secara hukum negara saja. Bentuk perkawinan ini sebenarnya tidak sah, karena tidak didasarkan pada ketentuan agamanya, seperti perkawinan beda agama, namun tidak sedikit yang melangsungkannya di luar negeri yang memiliki lembaga perkawinan beda agama.

(4)  Tidak sah secara hukum agama maupun hukum negara. Bentuk pekawinan ini tanpa prosedur alias zina atau kumpul kebo.

Dari bentuk hubungan perkawinan tersebut, memberikan konsekuensi status hukum terhadap anak yang dilahirkan. Merujuk pada empat bentuk perkawinan di atas, maka pada bentuk perkawinan pertama secara hokum agama maupun dokumen negara, masalah bin / binti bagi anak (hubungan genealogis anak dengan bapak) yang lahir tak ada masalah. Begitu juga pada bentuk perkawinan kedua, masalah bin / binti tak ada masalah, kecuali dalam pengakteannya karena perkawinannya tidak dicatatkan pada negara. Pada bentuk perkawinan ketiga, secara hukum agama dan hukum negara / nasional, perkawinan itu sebenarnya illegal. Namun perkawinan itu oleh pasangan diyakini sah dengan alasan dilindungi oleh payung hukum universal yang memprioritaskan hak asasi manusia. Hal yang sama juga terjadi pada bentuk perkawinan keempat, di mana status hukum anak yang dilahirkan menjadi amat gelap dan suram.

Putusan MK mengenai status anak di luar perkawinan, seperti yang diakui oleh MK sendiri, lebih tertuju pada penyelamatan dan pemulihan hak asasi anak. Mengenai masalah anak dilahirkan dari latar belakang, asal dan bentuk perkawinan kedua orangtuanya, MK tidak melihat dari sudut itu. Dengan perkataan lain, MK hanya fokus pada aspek asal-usul genealogis dan perlindungan perkembangan psikologi anak yang harus mempunyai dan diakui oleh kedua orangtuanya. Sedang terhadap aspek kesucian perkawinan dan kefitrahan anak yang dilahirkan, MK merasa itu bukan wewenangnya.

Putusan dan pandangan MK ini tentu saja tidak tuntas dan sudah terang tidak memuaskan masyarakat. Karena jika hanya didasarkan pada pertimbangan asal-usul genealogis antara anak dan orangtua, khususnya ayah, maka banyak kasus lain yang serupa terjadi di masyarakat pada pelbagai bentuk perkawinan, di mana ibu (bukan bapak) yang meninggalkan anaknya begitu saja. Bukankah kebutuhan anak akan kasih sayang ibu tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan pengayoman yang harus dipenuhi oleh sang ayah ?

Masalah anak (di luar perkawinan) dan perkawinan itu sendiri, memang bagai buah simalakama. MK hanya berusaha mengatasi sebuah sudut permasalahan di dalamnya. Tapi tidak mustahil, dari sudut itu pula muncul permasalahan lain. Hal ini dikarenakan negara tidak berdiri di atas fondasi syariat agama tertentu, sehingga masalah perkawinan yang diakui negara sebagai bagian dari keyakinan agama dan kepercayaannya, lebih berpulang pada perilaku masyarakat itu sendiri. Tapi apapun resikonya, putusan MK telah melahirkan satu aspek yang belum diatur, menjadi sebuah garis hukum keperdataan yang dapat berimplikasi secara hukum pula. (Sanusi Arsyad)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: