Atmosfir

April 16, 2012

UU PEMILU 2014 BERSIFAT MENCEMASKAN DAN MENCEKAM

Filed under: Politik — arsyad1952 @ 3:43 am

UU Pemilu 2014 Bersifat Mencemaskan dan Mencekam

 

Besaran angka batas parlemen (parliamentary threshold, PT) 3,5 % pada UU Pemilu 2014 yang baru saja ditetapkan DPR, tidak menguntungkan kehidupan politis nasional. Karena hal itu berarti hak rakyat untuk memasuki lembaga parlemen nasional telah dibuatkan pagar-pagar pembatas. Yang membuat pagar pembatas dapat dimengerti dilakukan oleh partai politik berkuasa yang tidak ingin penguasaannya dalam lapangan politik praktis nasional terganggu.

Kehidupan politik tanah air, saat ini belum mengalami keadaan yang mengarah pada penguatan fondasi masa depan. Masa reformasi 14 tahun, baru memperlihatkan geliat-geliat politik setelah mengalami kebekuan lebih dari 40 tahun lamanya sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 oleh Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1955. Sejak itu praktis, politik telah menjadi barang “haram” bagi rakyat dan hanya “halal” bagi rezim penguasa. Semasa rezim Suharto, UUD 1945 malah dijadikan sebagai “kitab suci” mengharamkan politik. Walhasil, kehidupan parlemen hanya disesaki oleh antrean panjang politisi-politisi pendukung atau hasil cloning rezim penguasa.

Maraknya partisipasi langsung rakyat seiring dikucurkannya kran multi partai dan dibukanya kebebasan seluas-luasnya mendirikan partai politik, tampaknya telah membuat gerah dan tidak nyaman partai politik establish sehingga diikeluarkanlah wacana-wacana pembatasan yang dikenal dengan penyederhanaan partai. Oleh karena kekuatan partai establish masih mendominasi panggung politik nasional, disamping politisi-politisi baru era reformasi masih sangat hijau pengalaman sehingga tidak mengendus rencana di balik penyederhanaan partai yang sesungguhnya, maka wacana penyederhanaan partai mulai diwujudkan melalui penetapan ambang batas parlemen (PT) 2,5 %, di pemilu 2009 setelah sebelumnya pancingan electoral threshold (ET) 3 % tidak memperoleh penolakan dari semua partai politik waktu itu. Angka PT 2,5 % sudah pernah dicoba diadukan ke MK oleh sejumlah partai yang kalah di pemilu 2009. Tapi karena terlanjur kadung, MK menolak gugatan itu.

Sejak semula penulis berpendapat, pembatasan PT dalam kondisi kehidupan politik nasional yang sedang marak-maraknya partisipasi rakyat, belumlah tepat dilakukan. Biarkanlah demokrasi Indonesia menemukan bentuk dan jatidirinya sendiri secara alamiah dalam naungan payung Sumpah Pemuda, Pancasila, Proklamasi 1945. bhinneka tunggal ika, konstitusi dan negara hukum. PT parlemen dapat diberikan bilamana kehidupan politik nasional sudah mulai kondusif dan telah mempunyai fondasi kuat bagi masa depan politik bangsa. Pembatasan hak rakyat masuk parlemen beresiko hanya akan menimbulkan atau melahirkan parlemen-parlemen (jalanan) rakyat. Dan ini sudah terbukti dengan maraknya  aksi-aksi dan demo rakyat di mana-mana yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, petani, nelayan, massa ormas, aparatur desa, santri, geng motor, dan lainnya di sepanjang periode parlemen 2009-2014 yang rawan anarkisme dan khaos sehingga menimbulkan kerugian nasional yang tidak sedikit.

Kita juga dapat menyaksikan kualitas para wakil rakyat di DPR periode 2009-2014 tidak lebih baik dari periode-periode sebelum diterapkannya PT dan ET, bahkan perangai politik mereka sangat memprihatinkan antara lain sering melukai hati rakyat dengan kemewahan yang dipertontonkan, dan banyak terlibat kasus korupsi serta masalah moralitas. Produktivitas pembuatan UU yang pro rakyat sangat rendah. Kekuasaan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari gaya hidup para wakil rakyat itu. Dampak PT telah memisahkan parlemen dari rakyat. Ironisnya, dalam mengedepankan kepentingan politik partainya masing-masing, para politisi di parlemen sangat mudah membawa-bawa nama rakyat.

Kini, dengan tidak berkaca pada makin jauhnya parlemen dari rakyat, dan maraknya aksi-aksi parlemen rakyat, DPR dengan sangat berani menaikkan angka PT menjadi 3,5 %, dan malah memberlakukan secara nasional di seluruh badan legislative daerah. Jika PT 2,5 % periode 2009-2014 hanya berlaku bagi DPR, tidak bagi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, maka sekarang PT 3,5 % juga diberlakukan bagi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti bilamana rakyat di daerah-daerah menyadari mereka dan wakil-wakil rakyat pilihan mereka gagal masuk parlemen daerah gara-gara parpol mereka di pusat gagal meraih angka PT 3,5 %. Bagi saya, UU Pemilu 2014 menjadi bersifat sangat mencemaskan dan mencekam.

Menurut saya, jika angka PT 2,5 % sudah terlanjur berjalan di periode 2009-2014, paling tidak angka ini tetap harus dipertahankan hingga beberapa periode sampai kehidupan politik dan demokrasi mantap, kuat dan kondusif di angka 2,5 % dan setelah itu barulah dapat dinaikkan secara gradual (bertahap) hingga angka yang ideal bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Tapi itupun tidak mungkin menyamakan secara bersamaan antara PT nasional dan PT daerah mengingat masing-masing daerah memiliki tradisi dan budaya politik yang tidak sama, termasuk mengkristalisasikannya secara nasional. (Sanusi Arsyad)

2 Komentar »

  1. jjjjjj

    Komentar oleh danudi — April 25, 2012 @ 1:01 am | Balas

  2. saya setuju pt 3,5 % NASIONAL

    Komentar oleh danudi — April 25, 2012 @ 1:02 am | Balas


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: