Atmosfir

Oktober 19, 2011

RESHUFFLE KABINET “OUTSOURCING”

Filed under: Politik — arsyad1952 @ 7:03 am

RESHUFFLE KABINET “OUTSOURCING”

 

Perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II telah dilakukan Presiden SBY. Sejumlah menteri mengalami pergeseran posisi dan penarikan. Saya gunakan istilah “penarikan” daripada “pencopotan” oleh karena wewenang itu merupakan sepenuhnya hak konstitutif Ptresiden berupa hak prerogative. Karena menteri merupakan pembantu Presiden dengan segala perangkat wewenang dan tugas kewajiban yang dipikulnya, maka Presiden setiap waktu berhak dan berwenang melakukan penarikan dan penggantian atas para pembantunya serta melakukan perombakan atas personalia susunan kabinetnya.

Karena menteri adalah pembantu Presiden maka Menteri yang ditarik menurut saya tidak berhak menyatakan keberatan, menolak termasuk menanyakan sebab penarikannya kendati dengan alasan ia telah bekerja dengan baik dan menghasilkan prestasi kerja segudang. Hubungan Presiden dan Menteri, berbeda dengan hubungan antara majikan (perusahaan) dan pekerja. Jika pekerja diberhentikan tanpa dasar alasan yang jelas, maka pekerja berhak menanyakan kepada majikannya sebab-sebab ia diberhentikan dari pekerjaannya. Jika pemberhentiannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka majikan dapat dikenakan kewajiban yang besar atas pemberhentian pekerjanya itu. Atau bahkan keputusan pemberhentiannya itu ditolak oleh pengadilan. Sebab pekerja bukanlah pembantu majikan, melainkan timbul akibat adanya perjanjian kerja dengan seperangkat hak dan kewajiban yang setara dan berimbang.

Jika Menteri yang ditarik protes mengapa saya ditarik padahal prestasi kerja saya segudang, tentu aneh. Walaupun di balik sikap protesnya itu tersembunyi kebenaran bahwa di balik penarikannya itu terdapat faktor “like and dislike” dari sang Presiden. Bisa karena ia tidak pandai menyenangkan hati Presiden, atau lantaran si Menteri terlalu banyak omong di publik atau sebaliknya terlalu pelit bicara ke wartawan, padahal sang “boss” Presiden tidak menyukai si pembantunya itu bersikap begitu. Atau bisa juga akibat sikap overacting parpol si Menteri sehingga menimbulkan keraguan Presiden, sebenarnya parpol anu berkoalisi atau beroposisi ‘gak dengan gua? Ujung-ujungnya jatah menterinya dipangkas, dari 4 menjadi 3. Tapi karena sang Presiden terlalu santun, pemangkasan itu diimbangi oleh pemangkasan jatah satu kursi menteri dari partainya Presiden sendiri. Di sini Presiden solah-olah berkata, “Sama-sama ya, ini semua demi profesionalitas”.

Namun demikian, walau penarikan menteri merupakan hak prerogative Presiden, tapi tidak bisa dong Presiden main bongkar pasang personalia kabinet seenaknya saja. Memang menteri yang ditarik tidak boleh banyak bantah, tapi Presiden harus jelaskan kepada rakyat kenapa Menteri A dicopot, kenapa Menteri B dipertahankan dan kenapa si C yang belum teruji ekspertitasnya diangkat jadi menteri. Ini Presiden harus jelaskan kepada rakyat, karena Presiden dipilih oleh rakyat, dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara ini.

Ibarat permainan sepakbola, pelatih memang berhak dan berwenang menarik dan mengganti pemain dalam pertandingan sepakbola yang sedang berlangsung. Pemain yang buruk penampilannya tentu harus segera ditarik dan diganti oleh pemain yang memperkuat timwork sehingga timnas mampu meraih kemanangan. Akan tetapi jika yang ditarik justru pemain yang tengah bermain bagus dan malah digantikan oleh pemain yang berkinerja buruk, maka hak prerogatif pelatih timnas Wim Risjbergen ini tentu harus dipertanyakan.  Di sini masyarakat (rakyat) yang berhak dan berwenang menanyakan.

Presiden SBY harus menjelaskan mengapa Jero Wacik harus dipasang di Menteri ESDM menggantikan Darwin? Mengapa bukan Karen Agustiawan? Mengapa harus Amir Syamsuddin yang dipasang menggantikan Patrialis Akbar sebagai Menkumham, bukan Hikmahanto Yuwana atau Yunus Husein yang lebih berintegritas di bidang penegakan hukum? Mengapa Fadel Muhammad yang ditarik dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan digantikan oleh Cicip Sutardjo merasa dizolimi? Mengapa Menpora Mallarangeng dan Mennakertrans Muhaimin yang berkinerja buruk di mata masyarakat tetap dipertahankan oleh SBY?

Jika semua pertanyaan di atas tidak terjawabkan oleh presiden, dan kekhawatiran rakyat akan betul terbukti di kemudian hari, tentu akan sangat riskan bagi SBY. Tak akan ada lagi waktu dan kesempatan bagi Presiden SBY meretur blunder.  Dan yang menjadi korban lagi-lagi tentu saja rakyat.

Satu hal lain yang di luar prediksi saya, begitu banyak Wakil Menteri yang diangkat oleh SBY. Bukankah di dalam setiap kementerian terdapat sejumlah Dirjen, Irjen dan Sekjen yang efektifitas tugas, fungs, kewajiban dan pengalamannya dapat didayagunakan dan dikoordinasikan oleh Menteri yang bersangkutan? Kesan prejudice saya, ada semacam ketidakpercayaan SBY terhadap kredibilitas pejabat birokrasi ini sehingga merasa perlu menambah posisi Wakil Menteri di samping Menteri. Saya menyadari kesan seperti itu juga dirasakan selama ini oleh masyarakat kita akibat postur kementerian yang terlalu gemuk, lemahnya pengawasan sehingga rawan korupsi dan kinerja yang amat lembek. Tapi konsep kepemimpinan Menteri dan Wakil Menteri kita sebut saja model Kepemimpinan Outsourcing yang lebih menginginkan kontrak profesionalitas dengan skill yang diharapkan. Tapi apapun alasannya, menjadi kewajiban Presiden mendayagunakan seluruh birokrasi aparatur negara, bukan malah tidak dikasih kerjaan hingga pensiun.

Mengenai pernyataan Mensesneg Sudi Silalahi yang kemudian diperkuat oleh pidato SBY bahwa hanya Menteri bagian dari Kabinet, sedangkan Wakil Menteri bukanlah bagian dari Kabinet, menurut saya pernyataan ini sangat diskriminatif sehingga belum lagi Wakil Menteri mulai bekerja, mentalnya sudah dijatuhkan. Pertanyaan saya mengapa harus dibedakan? Bukankah Presiden juga didampingi oleh Wakil Presiden? Gubernur juga didampingi oleh Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota juga begitu didampingi oleh Wakil Bupati dan Wakil Walikota? Menurut saya, justru oleh karena Wakil Menteri berasal dari karier pemerintahan, atau jabatan teknis administratif, tentu ia seorang yang amat professional, penuh pengalaman.  Berbeda dengan jabatan menteri yang merupakan jabatan politis yang kerapkali penempatannya hanya berdasarkan pertimbangan politis semata. Sudah waktunya segera diluruskan bahwa para Wakil Menteri juga merupakan bagian dari kabinet, bukan warga nomor dua di lingkungan istana. Konsekuensinya, Wamen tidak bisa ikut rapat kabinet ?  (Sanusi Arsyad)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: