Atmosfir

Juni 12, 2011

Nasib Partai Demokrat di Pemilu 2014

Filed under: Politik — arsyad1952 @ 3:47 am

Pernyataan SBY bahwa ia, isteri dan anak-anaknya tidak akan mencalonkan diri sebagai Capres di pemilu 2014, secara  norma konstitusionalitas dan etika kepemimpinan sebenarnya tidaklah mengejutkan. Pertama, bahwa peluang SBY untuk maju kembali kali ketiga di Pilpres 2014 sudah tertutup. Sebabnya, demokrasi Indonesia kini hidup di era pembatasan periodisasi formal. Kedua, demokrasi Indonesia pasca lengsernya Soeharto di tahun 1998 kini diliputi suasana keterbukaan kontrol dan partisipasi. Ambisi membangun kekuasaan dinasti kini tidak hanya dipandang sebagai luapan haus kekuasaan, tapi juga dihujat sebagai upaya tidak bermoral yang melabrak nilai-nilai etika sosial budaya dan politik yang mengalami reinkarnasi sejak kematian lamanya di bumi nusantara. Hanya masalahnya, pernyataan SBY terlalu kasat mata dan vulgar dikemukakan, sehingga secara strategi politik dan pemeliharaan patron kepemimpinan, terlalu mudah dibaca dan diendusi (terutama oleh lawan-lawan politiknya) yang pada gilirannya mengambrukkan kharisma kepemimpinan nasional kenegaraan itu sendiri yang seharusnya dijaga dengan baik.

Mau tidak mau, karena sudah kasat mata, pernyataan SBY terkait dengan nasib Partai Demokrat di Pemilu 2014, khususnya di tengah maraknya kegeraman masyarakat atas kepergian berobatnya Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin ke Singapura, menyusul indikasi Nazaruddin dikepung sejumlah perkara korupsi kelas mega proyek. Apesnya lagi, sejumlah kader Partai Demokrat di sejumlah provinsi di tanah air tengah berurusan dengan KPK dan pengadilan akibat dililit berbagai tuduhan korupsi. Sebuah fenomena fait accompli dan fakta kontra produktif dari jargon SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat yang akan memimpin langsung pemberantasan korupsi.

Jika saja SBY concern pada jargon di atas, tentu ia akan mudah memerintahkan Nazaruddin segera pulang ke tanah air dan menghadapkannya ke KPK. Jika saja langkah ini ditempuh, pencitraan PD terselamatkan. Selanjutnya SBY dapat melakukan pembenahan dan pembersihan internal secara total terhadap personnel PD yang menggerogoti PD dari dalam. Kita maklumi, usia PD yang masih sangat muda, tentu sistem dan filterisasi rekruitmen masih sangat rawan. Jika kasus Nazaruddin tidak dijadikan momentum membenahi PD secara total, dikhawatirkan memberikan kesempatan bagi para avonturir politik yang sudah berhasil masuk ke PD, terutama dalam circle elitnya, akan membangun kekuatan dan komunikasi sindikasi politiknya. Jika hal ini sampai terjadi, ada atau tidak adanya lagi peran SBY di PD, bagi mereka bukan lagi menjadi persoalan politik. Bukankah di setiap pemilu pasca reformasi seperti yang dilansir oleh Sri Sultan HB X suara rakyat bukan lagi suara Tuhan, tapi suara uang !

Pernyataan SBY bahwa ia, isteri dan anak-anaknya (dijamin) tidak akan maju dan mempersiapkan diri di Pilpres 2014, bagi saya mengundang penafsiran etimologis politik negatif. Pertama, secara target politik SBY telah tercapai yaitu membentuk PD sebagai kendaraan politik mengantar dirinya ke kursi kepresidenan dalam porsi yang maksimal (dua periode). Di dalam kisah perang saudara Baratayudha, Adipati Karna merasa menyesal karena terprovokasi oleh Gatotkaca, keponakannya sendiri, sehingga senjata Kunta yang seharusnya digunakan untuk membunuh Arjuna, telah digunakannya untuk menewaskan Gatotkaca. Seperti diketahui, senjata Kunta hanya bisa digunakan satu kali dan menewaskan lawan, setelah itu senjata tsb sirna tak berbekas. Siasat Kresna pun berhasil, Karna mati di ujung anak panah Arjuna.  Dewi Kunti sebagai ibu kandung yang melahirkan Karna dan Arjuna, tidak akan mengerti bahwa politik kebenaran memang harus memilih, tidak bisa berdiri di atas abu-abu. Di sini, tampaknya, SBY melihat PD secara qadha dan qadar (kodrati, nasib) sebagai senjata Kunta. Bila langkah ini ditempuh, SBY tak ubah membakar buku sebelum mengetahui persis warna ideologi yang terkandung di dalam buku itu.

Penafsiran etimologis politik negatif kedua, melalui pernyataan SBY a quo, SBY mengakui telah kebablasan di dalam proses filterisasi rekruitmen personnel PD, sehingga “air bah yang masuk tidak lagi bisa dibendung dan dibedakan mana air yang jernih dan mana air yang sudah terkontaminasi oleh limbah dan timbal berat”. Karena itu, makna pernyataan SBY, selagi PD masih terikat dalam hukum ketergantungan “galileo galilei”, PD akan dibiarkan mengalami likuidasi alami. Terlalu riskan dan besar cost politiknya bila energi dicurahkan hanya untuk menyaring antara air yang jernih dan air yang bertimbal. Biarlah hukum pasar politik yang menjatuhkan vonisnya.

Sedang penafsiran etimologis politik positif, lewat pernyataannya SBY ingin kembali menegaskan pendirian politiknya bahwa ia seorang konstitusionalis dan berpegang teguh pada etika politik reformasi. Tentu saja yang terakhir ini sangat normatif. (Sanusi Arsyad)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: