Atmosfir

November 21, 2010

PRO KONTRA PARLIEMENTARY THRESHOLD DI PEMILU 2014

Filed under: Politik — fullagi @ 2:19 pm

Oleh: Sanusi Arsyad
Artikel asli: https://sanusiarsyad.wordpress.com/2010/11/21/pro-kontra-parliementary-threshold-di-pemilu-2014

Di Pemilu tahun 2009 lalu, sebenarnya terdapat sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu yang berdasarkan perolehan suara secara nasional, mendapatkan sejumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Namun karena terbentur pada Pasal 202 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang mengatur perihal persyaratan minimal ambang batas 2,5 %, maka perolehan kursi parpol di level DPR RI yang tidak mencapai angka 2,5 % itu menjadi hapus, hangus ataupun sia-sia.

Untuk sekedar diketahui, bunyi pasal 202 ayat (1) UU No. 10 tahun 2010 adalah sebagai berikut: “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR”. Selanjutnya ayat (2) dari pasal ini mengatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota.

Ketentuan ambang batas 2,5 % di level DPR RI ini dikenal dengan istilah “parliemantary threshold”.
Akibat diberlakukannya ketentuan parliemantary threshold ini, dua parpol peserta pemilu tahun 2004 di antaranya, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Damai Sejahtea (PDS), gagal masuk DPR RI karena masing-masing hanya memperoleh sekitar 1,6 % dan 1,8 % dari jumlah perolehan suara secara nasional. Jika ketentuan ambang batas 2,5 % itu tidak ada, tentu saja PBB dan PDS masih bisa memperoleh kursi di DPR RI. Bagi PDS khususnya, hasil pemilu 2009 tentu saja merupakan penurunan baginya di mana dibandingkan pemilu 2004, PDS memperoleh sekitar 2,3 % suara nasional sehingga mendapatkan sebanyak 13 kursi di DPR RI dan berhak membentuk fraksi tersendiri. Sedangkan di pemilu 2009, PDS tidak hanya kehilangan fraksi tapi juga kehilangan sama sekali kursi DPR. Penyebabnya tentu saja selain akibat penurunan kinerja PDS di mata para konstituen, juga sebagai dampak politik dari diberlakukannya parliemantary threshold itu yang barangkali tidak berlebihan kita katakan sebagai malapetaka bagi parpol-parpol yang baru berdiri dan tengah mencari pengukuhan jatidiri politiknya.

Lalu ke manakah larinya kursi-kursi panas yang seharusnya dimiliki oleh parpol-parpol non parliemantary threshold itu ? Jawabannya ialah ke mana lagi kalau bukan hinggap ke parpol-parpol besar sehingga perolehan kursi mereka di DPR RI menjadi lebih membengkak lagi.

Karena dianggap ketentuan parliemantary threshold sukses mengurangi carut marut kekisruhan politik di kancah nasional, maka kini timbul suara-suara yang menginginkan agar ketentuan ambang batas parlemen untuk pemilu 2014 dinaikkan dari semula 2,5 % menjadi lebih tinggi lagi, paling tidak 5 %. Yang setuju dan menyambut gembira tentu saja parpol-parpol besar dan mapan seperti Golkar dan PDI-P. Karena dengan begitu jalan ke depan semakin lapang dan lebar bagi hegemoni dan dominasi politik mereka, khususnya pada level legislatif pusat. Sebaliknya bagi parpol yang masih lemah dan kecil, fenomena bakal meningkatnya ketentuan ambang batas parlemen disambut dengan sikap politik was-was dan pesimis.

Menurut pendapat sementara pengamat politik yang pro peningkatan ambang batas parlemen, melonggarkan aturan main dan memudahkan parpol baru ikut pemilu, hanya akan menjadikan parpol baru tersebut sebagai pajangan saat pemilu dan berimplikasi pada makin rumitnya sistem politik di tanah air.

Sudah saatnya, kata mereka, Indonesia memiliki satu model penyederhanaan sistem partai. Caranya bisa dengan meningkatkan ambang batas parlemen menjadi 5 % dan membuat aturan yang ketat bagi lahirnya parpol baru. Pengetatan aturan main peserta pemilu akan memunculkan keteraturan sistem politik. Partai politik yang terlalu banyak ikut pemilu berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan dan dapat merusak upaya penguatan sistem demokrasi.

Bagi kita, adanya pro dan kontra mengenai ambang batas parlemen adalah hal yang wajar dan sehat. Semua orang harus menghargai perbedaan pendapat ini. Apalagi demokrasi merupakan muara dari pelbagai perbedaan pendapat. Tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak. Baik dari pihak mayoritas (parpol kuat atau besar) maupun dari pihak minoritas (parpol lemah atau kecil). Karena pemaksaan kehendak berarti tirani.
Patut diakui, belakangan ini kekecewaan masyarakat terhadap kualitas dan kinerja anggota DPR masih terus berlangsung, bahkan semakin meningkat. DPR hasil pemilu 2009 belum menunjukkan perbaikan atas kinerja buruk DPR periode-periode sebelumnya. DPR belum atau bahkan tidak memiliki kepedulian tehadap penderitaan rakyat. Mereka lebih memikirkan kepentingan sesaat, seperti studi banding ke luar negeri, ide dana aspirasi atau pengadaan rumah aspirasi. Sementara produktivitas kewajiban legislasi, anggaran dan pengawasan mereka masih sangat rendah. Padahal banyak kebutuhan nasional yang membutuhkan pengaturan undang-undang.

Fenomena kekecewaan masyarakat terhadap DPR, menunjukkan para politisi yang bercokol di DPR tampaknya bukan atau belum merupakan politisi yang berasal dari putra-putri terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Logikanya, politisi terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini secara mikro sesungguhnya masih berada di luar gedung DPR, dan secara makro berada di luar partai politik yang menguasai lembaga legislatif. Karena itu untuk menjadikan DPR berbobot dan memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap rakyat, sudah waktunya politisi yang berasal dari putra-putri terbaik bangsa di seluruh tanah air yang kini berada di luar gedung DPR, harus bisa masuk DPR dengan menjadi anggota DPR. Dan ini berarti sistem rekrutmen DPR harus dilakukan perombakan secara elementer.

Caranya tentu saja dengan melakukan rekrutmen nasional untuk menjaring politisi putra-putri terbaik bangsa itu. Ini berarti membuka kran selebar-lebarnya partisipasi masyarakat di dalam pemilu dengan memberikan kemudahan mendirikan partai politik. Sebab fungsi parpol selain sarana rekrutmen politik juga sebagai jembatan keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan lembaga-lembaga negara. Dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendirikan parpol dan turut serta di dalam proses pemilu, diharapkan politisi yang berasal dari putra-putri terbaik bangsa, baik dari segi moral, intelektual, integritas dan kapabilitas, akan dapat dijaring. Dengan demikian kehadiran politisi putra-putri terbaik di DPR ini akan menjadikan DPR berbobot, berkualitas tinggi dan memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

Walaupun pemikiran ini merupakan perlawanan terhadap ide dan gagasan peningkatan persentase ketentuan ambang batas parlemen, namun barangkali siapapun dari kita harus mengakui bahwa keinginan untuk menjadikan DPR lembaga legislative yang berbobot adalah keinginan nasional, keinginan dari seluruh rakyat. Bahwasanya sekarang ini kualitas DPR sangat memprihatinkan, secara faktual itu kita akui bersama. Sekarang persoalannya bagaimana usaha kita agar kita memiliki DPR yang berbobot, berkualitas dan berintegritas tinggi. Jawabannya tentu saja, kita harus menciptakan sistem yang bisa menghasilkan ke arah itu.

Saya tak mau terjebak pada persoalan pro dan kontra peningkatan persentase ambang batas parlemen. Karena yang kontra juga punya dasar, mendirikan partai politik dan turut serta dalam pemilu merupakan hak asasi warga negara yang dilindungi konstitusi. Dan mereka dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika hak konstitusi mereka dilanggar.

Ketentuan ambang batas parlemen bukanlah buah simalakama. Namun betapapun ia harus diberikan bentuk terbaiknya demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: