Atmosfir

November 21, 2010

Presiden Dimakzulkan oleh Rakyat

Filed under: Politik — fullagi @ 2:15 pm

Oleh: Sanusi Arsyad
Artikel asli: https://sanusiarsyad.wordpress.com/2010/11/21/presiden-dimakzulkan-oleh-rakyat

Seiring dengan merebaknya pengungkapan kasus Bank Century yang kini tengah dilakukan oleh Pansus Bank Century DPR, belakangan banyak dibicarakan mengenai pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden atau pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pro dan kontra pendapat pun bergulir secara terbuka di pelbagai media massa tanpa harus dibatasi lagi oleh perasaan takut seperti yang pernah terjadi semasa pemerintahan orde baru. Masalah pemakzulan tidak dapat dilepaskan dari sistem pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur UUD 1945. Sejak amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, pasal yang mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah mengalami perubahan dari teks lama ke teks baru. Jika pasal 6 ayat 1 (lama) menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak, maka setelah amandemen bunyinya berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (pasal 6A ayat 1).

Perubahan konstitusi ini menimbulkan konsekuensi logis, karena dipilih langsung oleh rakyat, Presiden dan Wakil Presiden terpilih memiliki legitimasi lebih kuat daripada sebelumnya dipilih oleh MPR. Walaupun pasangan pemenang tidak memperoleh suara 100 persen misalnya, namun Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat dianggap sebagai hasil pilihan rakyat secara keseluruhan. Yang kalah harus legowo, dan yang menang harus memegang teguh amanah rakyat dan memenuhi janji politik yang pernah diucapkan semasa kampanye.
Lalu bagaimana jika Presiden dan Wakil Presiden ternyata kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, atau mencederai janji yang pernah diucapkannya? Dapatkah rakyat yang memberhentikannya karena rakyat yang memilihnya secara langsung?

Secara logika, harusnya demikian. Karena rakyat yang memilihnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat pula yang seharusnya berhak dan berwenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Di teks lama, jika Presiden dan Wakil Presiden melanggar UUD 1945, tidak melaksanakan GBHN dan menyalahgunakan mandat kekuasaannya, karena MPR yang memilih dan mengangkatnya, maka MPR pula yang memberhentikannya. Proses dan mekanismenya dilakukan setelah DPR (yang juga anggota MPR) mengusulkan diadakannya Sidang Istimewa MPR.

Di teks baru, walaupun Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tapi soal pemakzulannya masih dalam wewenang MPR. Rakyat tidak boleh memakzulkan presiden, karena selain tidak ada mahkamah rakyat, juga bisa dimasalahkan secara politis rakyat yang mana yang tidak suka pada presiden.

UUD 1945 menyebutkan, pemberhentian dilakukan apabila terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden (pasal 7A). Tapi untuk membuktikan pelanggaran Presiden, DPR harus lebih dulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya. Jika putusan MK menyatakan pelanggaran Presiden terbukti, baru DPR dapat meneruskan kepada MPR. Dan pemberhentian Presiden oleh MPR harus disetujui 2/3 dari 3/4 jumlah anggota MPR yang hadir.

Pertanyaan timbul, mengapa untuk tuduhan korupsi, penyuapan dan tindak pidana pidana berat lainnya yang dilakukan oleh Presiden / Wakil Presiden harus diperiksa dan diadili oleh MK, bukan oleh pengadilan umum atau pengadilan khusus korupsi? Bukankah Presiden sama kedudukannya dengan rakyat biasa di mata hukum? Bukankah terhadap tuduhan korupsi, penyuapan dan tindak pidana pidana berat lainnya sudah tersedia lembaga yang kompeten yaitu Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kapolri untuk menyelidik, menyidik dan mengajukannya ke pengadilan atas sangkaan penyuapan dan tindak pidana berat?
Undang-undang (UU) No. 24/2003 tentang MK menyebutkan, ada 5 kewenangan mengadili MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yakni (1) hak uji materiel UU terhadap UUD 1945, (2) mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara, (3) pembubaran partai politik, (4) perselisihan tentang hasil pemilu, dan (5) pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / atau Wakil Presiden.

Secara politis menjadi pemikiran, apakah sudah cocok Presiden/Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat diberhentikan oleh MPR, padahal berdasarkan system kelembagaan negara MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi. Sebab bisa terjadi, “dosa” Presiden/Wapres di mata DPR dan MPR (yang komposisinya terdiri dari anggota DPR dan DPD) belum tentu sebagai dosa di mata rakyat. Sebaliknya pengkhianatan Presiden/Wakil Presiden yang dirasakan oleh rakyat belum tentu sebagai pengkhianatan di mata DPR dan MPR. Sebagai contoh kebijakan pemerintah menaikkan harga jual BBM 100 hingga 200 % pada Oktober 2005 lalu. Di mata rakyat, kebijakan pemerintah ini adalah pengkhianatan. Tapi tidak demikian di mata DPR.

Mungkin menurut penyusun amandemen, pemberhentian presiden melalui sarana Pasal 7A UUD 1945 diadakan guna menampung keinginan rakyat, karena seluruh anggota MPR juga wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu. Hanya karena pandangan dan persepsi yang acapkali tidak selalu sama antara rakyat dan para wakilnya dapat berbuntut timbulnya masalah ketidakpuasan.

Kesimpulan: Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat sebagaimana amar konstitusi, belum dikenal. Kecuali melalui gerakan massa rakyat (people power) mendesak DPR seperti yang terjadi tahun 1998. Pendapat yang mengatakan rakyat dapat memakzulkan presiden dengan tidak lagi memilih Presiden incumbent pada pilpres berikutnya, membodohi rakyat. Selain periodenya sudah berakhir, juga SBY tidak mungkin dipilih lagi karena sudah 2 periode.- (Penulis konsultan hukum)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: