Atmosfir

November 21, 2010

Jika “Pornografi, No”, “UU Pornografi, No”, Lalu Apanya Dong yang “Yes” ??

Filed under: Hukum — fullagi @ 2:27 pm

Oleh: Sanusi Arsyad
Artikel asli: https://sanusiarsyad.wordpress.com/2010/11/21/jika-“pornografi-no”-“uu-pornografi-no”-lalu-apanya-dong-yang-“yes”
(Tulisan dimuat di majalah “Sinergi Indonesia” edisi April 2009)

Tanggapan terhadap Tulisan “UU Pornografi, Payung Moral yang Tidak Bermoral” di Majalah “Sinergi”, Jakarta.

Walau Undang-undang Pornografi (UUP) sudah disahkan oleh DPR pada bulan Oktober 2008 lalu, namun sifat kontroversialnya di dalam masyarakat atas keberadaan UU itu masih ada buntutnya. Semacam ada rasa penasaran dan ketidakrelaan dari mereka yang kontra yang harus dilampiaskan ketimbang dibawa mati. Seperti yang terlihat pada tulisan berjudul “UU Pornografi, Payung Moral yang Tidak Bermoral” (majalah “Sinergi” vol. 6 tanggal 11 Januari 2009). Tidak jelas siapa penulisnya. Hanya di belakang tulisan terdapat sebuah nama dalam kurung (maaf, saya tidak sebut namanya karena kini yang bersangkutan telah almarhum). Mungkin ia penulisnya.

Dibaca dari judulnya yang tendensius, sangat jelas memperlihatkan rasa marah yang besar. Sehingga mendamprat (memaki) UUP sebagai “payung moral yang tidak bermoral”. Padahal, menurut saya, UUP sebagaimana undang-undang lainnya adalah benda mati, bukan manusia, yang tidak tahu apa-apa, dan tidak mengerti apa-apa.

Tapi tak apalah. Barangkali yang dituju sebenarnya adalah para anggota DPR yang mengesahkan UUP itu. Si penulis marah karena para wakil rakyat itu tidak menggubris keinginan pihak yang kontra agar RUUP tidak disahkan menjadi UUP. Tapi lantaran dampratan “tidak bermoral” terlalu kasar dan bisa membuat anggota DPR naik pitam sehingga beresiko hukum mencemarkan nama baik, fitnah dan sebagainya, toh lebih aman bila dampratan itu diarahkan pada hasil kerja para anggota DPR yang bernama UUP.

Tapi suasananya bagi saya tetap saja lucu. Marahnya si penulis sama seperti marahnya seseorang terhadap seorang tukang batu (perupa) yang karena hasil karyanya tidak sesuai dengan keinginan atau pesanannya, maka yang didamprat bukannya si tukang batu melainkan hasil karyanya. Hasil karyanya itu berupa patung wanita cantik berpayung yang menutupi tubuhnya yang setengah telanjang. Lebih lucu lagi payung yang di tangan si wanita didampratnya dengan kata-kata “Payung moral yang tidak bermoral”!! Tapi tak apa, ini anekdot awal tahun baru. Daripada marah cepat tua !!

Si penulis menulis begini: “Ketika masih sebagai RUUP, banyak pihak yang menentang tapi juga banyak yang mendukung. Di luar “rumah rakyat” (DPR) yang sudah lama dikenal tak merakyat, berbagai daerah menentangnya. Antara lain masyarakat Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bali, Papua, bahkan juga di berbagai daerah Jawa. Sementara di dalam “rumah rakyat” hanya PDIP dan PDS yang menentangnya secara gigih”.
Menurut saya, adanya pro dan kontra adalah sesuatu yang lumrah dan dinamis. Itu menandakan masyarakat kita hidup. Sebab kalau semua pro, patut dipertanyakan apakah masyarakat kita masih sehat sehingga melakukan koor bareng “setujuuu..”. Sebaliknya kalau semua kontra, patut dipertanyakan juga motif apa sesungguhnya yang dimiliki DPR sehingga mengajukan RUU yang ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab DPR adalah wakil rakyat yang seharusnya lebih tahu mengenai keinginan dan aspirasi rakyatnya.

Budaya demokrasi kita menganut asas musyawarah untuk mufakat sebelum mengambil keputusan. Pihak yang tidak setuju diajak mengutarakan pendapatnya mengenai hal-hal dan bagian-bagian mana yang tidak disetujuinya. Lalu berlangsung tukar pendapat atau tukar pikiran atau lobi-lobi untuk mencari titik temu. Pihak yang pro, walaupun mayoritas, juga harus memiliki sikap demokratis. Kalau memang ada hal-hal yang tidak cocok yang bertentangan dengan asas kemajemukan, maka konsep keputusan perlu penyempurnaan. Karena asas musyawarah tidak mengenal pemaksaan kehendak, maka tidak boleh terjadi tirani mayoritas maupun tirani minoritas. Jika titik temu tidak tercapai, asas musyawarah menghargai jalan keluar berupa pemungutan suara (voting) yang sebenarnya berasal dari budaya Barat. Pihak yang kalah harus legowo karena berarti keputusan itu dikehendaki oleh sebagian besar peserta. Sebaliknya pihak yang menang, tidak boleh merasa “menang” karena keputusan itu diambil untuk kemanfaatan bersama. Inilah hakekat musyawarah di dalam budaya pengambilan keputusan kita.

Negara kita terdiri atas 34 daerah provinsi, sedangkan DPR terdiri atas 10 fraksi. Jika yang ditonjolkan hanya beberapa daerah provinsi dan 2 fraksi saja di DPR yang tidak setuju atau menolak UUP, maka itu berarti kita hanya menonjolkan perbedaannya saja, tidak mengedepankan persamaan dan kebersamaan. Ini berbahaya, karena sekecil apapun bara api bila dikipas akan bisa menjadi api yang membara. Tindakan provokatif yang bergerak dan memanfaatkan celah sekecil apapun, harus dicegah karena sangat mengganggu dan merusak penguatan tatanan demokrasi yang sedang diupayakan terus-menerus.

Oleh karena itu saya tidak mengerti bila proses pengambilan keputusan RUUP menjadi UUP dinilai si penulis sebagai “hal itu menandakan Indonesia terbelah dalam pengaturan ruang publiknya, antara rakyat yang mengandalkan akal publik sehat dan rakyat yang mengandalkan doktrin agama”.

Nah, nah, di sini persoalannya mulai menjadi runyam, karena perbedaan pendapat mengenai UUP diseret-seret dari ranah (ruang) publik ke ranah agama. Seolah-olah rakyat yang mengandalkan doktrin agama adalah rakyat yang tidak sehat, sedang rakyat yang mengandalkan akal publik adalah sehat. Di sini kita seakan-akan ingin dibenturkan ke arah pertentangan antar agama soal UUP ini. Lagi-lagi ini sangat berbahaya karena akan mengobrak-abrik kerukunan hidup antar umat beragama yang sampai saat ini kita jaga betul-betul.

Sayangnya si penulis tidak menunjuk pasal-pasal mana di dalam UUP yang nyata-nyata berasal dari ajaran atau doktrin agama tertentu. Karena tidak ditunjuknya, kita jadi susah untuk mengkajinya secara mendalam atas pasal-pasal yang dianggap bermasalah secara agama itu. Ini ‘kan sama saja “lempar batu sembunyi tangan”.

Si penulis menulis lagi “Padahal yang menolak sudah membaca yang tersirat dari yang tersurat, bahwa UUP tersebut memang bagian dari (meminjam istilah Gadis Arivia lagi) doktrin suatu agama”.
Ouw, ouw .. kamu ketahuan. Sungguh hebat!! Opini dan sentimen publik rupanya ingin digiring pada sesuatu persepsi yang berangkat dari yang tersirat atas teks-teks naskah tersurat yang terbuka. Sayangnya lagi, yang tersiratnya itu apa dan bagaimana tidak dituangkan secara tersurat. Jika saja yang tersiratnya itu dituangkan secara tersurat, tentu semua pihak dapat menelaah dan mengkajinya secara seksama, independen dan ilmiah apakah yang tersiratnya itu benar sesuai dengan teks-teks naskah UUP yang tersurat atau tidak.
Kejengkelan si penulis berlanjut terus dengan menulis begini:
“Bahkan tampaknya UUD 1945 dan Pancasila itu sendiri sudah “dimatikan” roh dan eksistensinya, sehinga tinggal sebagai slogan. Kalau dulu ada sebutan Soeharto melakukan “kudeta merangkak” untuk mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, kini tampaknya juga ada “kudeta merangkak” untuk menggantikan eksistensi UUD 1945 dan Pancasila dalam rangka membangun Indonesia dari negara demokratis menjadi teokratis. UUP, Perda bernuansa doktrin agama tertentu, adalah bagian dari grand design tersebut”.

Saya tidak ingin masuk terlalu jauh atas apa yang disinyalir oleh si penulis. Hanya saja yang ingin saya ingatkan, bahwa system negara hukum kita sekarang ini membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi upaya masyarakat yang tidak setuju terhadap suatu UU karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan UUD 1945) dapat mengajukan uji materiel kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bila MK menilai suatu UU atau suatu pasal bertentangan dengan UUD 1945, tentu UU atau pasal-pasal itu dinyatakan batal. Tapi jangan dulu buru-buru negative thinking bahwa MK bagian dari grand design itu. Bisa makin runyam !!

Saya tutup tanggapan saya ini dengan pertanyaan: jika “Pornografi, No”, “UUP, No”, lalu apanya dong yang “Yes” ??

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: