Atmosfir

Juli 17, 2017

Foto Syeikh Kasyful Anwar (no 5 dari kiri), Martapura, Banjarmasin

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 9:22 pm

Iklan

Juli 12, 2017

Pemimpin yang Menipu Rakyatnya

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 12:11 pm

​Pemimpin yang menipu rakyatnya
“Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk menjadi pemimpin atas rakyatnya atau kaumnya, tapi kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyat/kaumnya, maka Allah haramkan baginya surga.”  (HR Bukhari-Muslim).

Demi Masa

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 12:07 pm

​DEMI MASA
Tak terasa, merangkak tapi pasti, waktu terus bergulir, usia terus bertambah, kesempatan hidup di dunia sementara, di dunia tidak tetap, di dunia hedonisme, makin  berkurang. Ibarat pengontrak rumah petakan, sebentar lagi kena ‘deadline’. Diusir, disuruh pindah oleh sang pemilik. Sono lu, waktu lu udah abis, ujar pemilik rumah kontrakan.

Jika sudah sampai waktuku, kata penyair Chairil Anwar, tentu aku tak lagi bisa merayu. Tidak juga kau. Perpindahan ke tempat tinggal yang tetap, ke dunia yang permanen, abadi, adalah suatu keniscayaan. Laa ilaahaillaa huwa yuhyi wa yumiit. Artinya, DIA yang menghadirkan dan DIA pula yang mengembalikan.

Bila sudah harus pindah, tentu harus ada yang harus kita boyong. Bukan ngeboyong emas permata, intan berlian, mobil mewah, duit berkarung-karung, isteri-isteri yang cantik jelita, dan sebagainya. Tidak. Karena semua itu berwujud dan bersifat kebendaan. Tapi yang diboyong adalah amal ibadah, perbuatan bajik, nilai ketaqwaan. Kita harus ngeboyong ini. Jangan sampai kita malah ngeboyong dosa. Juga jangan sampai diikutin dosa akibat perbuatan maksiat, mesum, durjana yang kita lakukan selama kita hidup di dunia materi, dunia sementara, dunia transit, dunia ecek2, dunia abal2.

Mari…., selama masa kontrak rumah belum habis, kita kumpulkan banyak-banyak, sebanyak mungkin, amal baik, amal ibadah, perbuatan mulia di sisi Allah swt, sebagai bekal bawaan, sebagai boyongan yang akan kita boyong pada saat kita pindah rumah, ke tempat tinggal yang abadi, rumah di surga.

Selamat menjalankan ibadah puasa Romadhon. Kiranya Allah swt senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, hidayah dan taufikNya bagi kita selama berpuasa. Amin ya robbal alamiin.

Budi yang luhur

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 11:56 am

​….kemegahan dan kemewahan dunia sepanjang masa, yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, bagai permata yang berkilau mempesona…, ialah budi yang luhur (akhlakul karimah ).

Presidential Threshold

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 11:46 am

​PRESIDENTIAL THRESHOLD
Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden langsung oleh rakyat, baru dimulai pada pilpres tahun 2004. Rakyat memilih langsung pasangan Presiden dan Wapresnya.

Menurut teori kaum liberal, sistem pemilihan langsung bagi seorang presiden yang juga kepala negara adalah suatu upaya mengembalikan kedaulatan negara ke tangan rakyat, tidak lagi dilaksanakan melalui perwakilan rakyat. Dan ini adalah suatu bentuk pengakuan bahwa sesungguhnya rakyatlah yang berkuasa atas negeri ini, rakyatlah sebagai pemilik sah atas negeri ini.

Di sisi lain dipilihnya presiden secara langsung oleh rakyat adalah suatu mandat bahwa Presiden terpilih memperoleh kepercayaan untuk mengelola negeri ini. Sedang bagi presiden terpilih merupakan suatu amanah tertinggi bahwa ia harus melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan segala konsekuensinya, sebagaimana janji dan sumpahnya kepada rakyat.

Hanya saja demokrasi itu tidak berarti tidak membawa cacat bawaan bahkan penuh tipu-tipu tersembunyi. Karenanya menjadi (terpaksa) harus diterima, ia tidak dapat menampilkan bentuk kejujuran. Termasuk di dalamnya pemilihan presiden langsung oleh rakyat. Itulah sebabnya mengapa cacat bawaan ini kerapkali dijadikan alasan pembenar, mengapa calon yang maju dan dipilih langsung oleh rakyat bukan berasal dari hasil pilihan dan usulan rakyat, tapi berasal dari kelompok elit politik dalam bentuk “presidential threshold”. Artinya rakyat boleh pilih langsung presidennya, tapi yang menentukan calon-calonnya tetap harus dari saya. Pengertian “saya” di sini adalah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menentukan. Di sini berarti demokrasi sudah harus takluk. Kedaulatan rakyat dibelenggu oleh tirani “teori pembenaran demokrasi”. Dan itu berarti substansi pemilihan langsung oleh rakyat itu sudah dikebiri, sudah disunat habis-habisan. Anda boleh pilih langsung, tapi calon-calonnya harus saya yang menentukan !!!

Dalam wajah acting seremonial, pada saat digelarnya pemilihan langsung oleh rakyat itu, karena katanya rakyat adalah sebagai pemilik sah negara, maka rakyat rame-rame oleh elit didaulat jadi Raja, jadi Baginda (walau cuma sehari). Semua calon presiden terbungkuk-bungkuk minta doa restu, minta dukungan, minta dipilih, saling cari muka pada Sang (Rakyat) Baginda supaya diberikan kepercayaan menjadi presiden, seraya berjanji dan bersumpah tak habis-habis akan memakmurkan rakyat dan anak cucunya hingga tujuh turunan. Tapi setelah jadi Presiden, janji pada rakyat tidak hanya dilupakan, malah rakyat sendiri dihajar, digebukin oleh para hulubalang negara dengan alasan karena rakyat berbuat anarkhis. Rakyat sendiri tidak tahu apa itu anarkhis. Yang rakyat tahu, kehidupan kok jadi makin susah. Mana itu janji Presiden? Karena makin terus terpinggirkan, rakyat lalu mengamuk. Nah karena mengamuk ini lalu dituduh anarkhis, makar. Rakyat digebuki, diseret-seret, ditendang, diinjak-injak, bahkan ditembaki dengan gas airmata !!

(Sanusi Arsyad)

Permohonan Taubat dan Puji Syukur

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 11:40 am

​Permohonan ampun/ taubat (atas dosa yang dilakukan) kepada Allah subhanallaahu wa ta’ala dan /atau puji syukur (atas limpahan nikmat, barokah) kepada Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Penyayang, kiranya tak cukup hanya diucapkan di bibir saja, diucapkan saja, tapi memerlukan perwujudan tindak perbuatan nyata yakni senantiasa berbuat kebajikan, berlaku welas asih dan sikap menolong sesama anak manusia. Inilah sebenar-benarnya hukum universal ilahi yang diajarkan oleh agama yang mulia.-

Maret 29, 2017

KAJIAN PERBANDINGAN PASAL 6 AYAT 1 YANG TERDAPAT PADA UUD 1945 DAN UUD 1945 PERUBAHAN

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 8:50 am

​KAJIAN PERBANDINGAN PASAL 6 AYAT 1 YANG TERDAPAT PADA UUD 1945 DAN UUD 1945 PERUBAHAN
Bunyi pasal 6 ayat 1 UUD 1945 Asli (UUD 1945-A) : “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Bunyi pasal 6 ayat 1 UUD 1945 Perubahan (UUD 1945- P) : “Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.
BAHASAN :

Pada UUD 1945 A makna pasal lebih menunjuk atau merujuk pada faktor sejarah, latar belakang genealogis kewilayahan /daerah /etnis /budaya /sosial /biologis /psikologis dsbnya, sehingga identitas orang Indonesia asli lebih jelas dan lebih dikenali yaitu berciri atau bersifat historis jauh melampaui tercetusnya Sumpah Pemuda 1928 apalagi menunjuk pada terbentuknya negara (state) Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Frase “orang Indonesia asli” yang dalam sistem hukum yang pernah berlaku (masa penjajahan Hindia Belanda) dikenal dengan sebutan bumiputera (inlandsch, indisch) atau pribumi, tersusun pada realitas keberadaan masyarakat suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, suku Dayak, suku Papua, dsbnya. Suku-suku bangsa ini tak dapat dipisahkan sebagai satu kesatuan dengan wilayah kedaerahannya masing-masing. Dengan demikian makna, pandangan, pengertian, maksud dan tujuan dari frase “orang Indonesia asli” dari segi nation adalah bersifat materiel historik, atau dengan pandangan atau pengertian dalam arti luas.
Dengan meminjam teori nation dari Ernest Renan, maka maksud, arti dan pengertian dari “orang Indonesia asli” ialah suatu kesatuan solidaritas kebangsaan yang terbangun untuk membangun suatu bangsa, yang dalam hal ini masyarakat bangsa dari sebuah nation yang telah tersusun dari sebuah sejarah yang bernama Nusantara.
Ketika Ketua BPUPKI, dr Radjiman Wedyodiningrat bertanya kepada ketua panitia kerja Mr. Dr. Soepomo dalam rapat panitia besar persiapan naskah UUD 1945 tanggal 15 Juli 1945, “Mengapa harus orang Indonesia asli? Tolong dijelaskan” (buku Mr. Muh Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 jilid 1, Jakarta, 1971). Maka jawaban Soepomo ketika itu sangat singkat yaitu dikembalikan pada kebijaksanaan rakyat. Artinya rakyatlah yang menentukan suasana kesatuan solidaritas kebangsaan yang hidup sebagaimana teori Ernest Renan.
Sedangkan prinsip atau paham dan syarat dasar untuk menjadi Presiden yang dianut oleh UUD 1945 P sangat berbeda dengan UUD 1945 A. Lewat susunan frase kata “… harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya…” mengandung pengertian bahwa UUD 1945 P menganut prinsip formal historis, atau pengertian dalam arti sempit. Artinya, persyaratan seseorang untuk bisa menjadi Presiden ialah dihitung sejak Indonesia menjadi state, sejak negara Republik Indonesia terbentuk tanggal 17 Agustus 1945 yaitu telah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Kata “warganegara” menunjuk pada adanya sebuah state, sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. 
Menurut Prof. Dr. Harsja W Bachtiar (Universitas Indonesia), pengertian nation Indonesia berbeda dengan negara Indonesia. Negara adalah suatu organisasi politik, suatu struktur politik, sedangkan para warganegaranys adalah anggota organisasi politik besar yang diatur oleh aturan2 hukum. Jadi undang2lah yang menyatakan apakah seseorang adalah warganegara Indonesia atau bukan. (Harsja W Bachtiar, Integrasi Nasional Indonesia, terbitan Bakom PKB Pusat, Jakarta, 1992).
Contoh 1 :

A, perempuan Indonesia, menikah dengan B, pria warga negara asing, menikah di luar negeri tahun 1960. Keduanya kemudian bertempat tinggal di Indonesia. Lalu B menanggalkan kewarganegaraan asingnya dan menjadi warga negara Indonesia. Tahun 1962 anak mereka, C, lahir. Maka berdasarkan UUD 1945 P, C boleh mencalonkan diri jadi Calon Presiden pada Pilpres 2019.
Contoh 2 :

A perempuan Indonesia menikah dengan pria asing B di luar negeri tahun 1960. Dari perkawinan itu lahir C. C mengikuti kewarganegaraan asing bapaknya. Tahun 1965 mereka menetap di Indonesia dan sekeluarga masuk menjadi warganegara Indonesia. Maka berdasarkan UUD 1945 P, sang anak C tidak bisa mencalonkan diri menjadi Calon Presiden RI pada pilpres 2019 dan seterusnya.
Permasalahan yang sama juga dapat diajukan pada UUD 1945 A, yaitu apakah orang yang bukan Indonesia asli berarti tidak bisa menjadi Presiden RI, seperti.peranakan China dan peranakan Arab, padahal mereka sudah beranak pinak jauh sebelum Indonesia merdeka? 

Menurut saya, karena pengertian orang Indonesia asli (tidak ada pencantuman kata “harus” pada pasal 6 ayat 1 UUD 1945 A) merupakan perwujudan dari suasana kebatinan adanya sebuah kesatuan  solidaritas kebangsaan yang menghasilkan sebuah state, maka tidak ada ketertutupan pada masalah keturunan China atau Arab menjadi Presiden RI. Seperti yang dijawab Soepomo dikembalikan pada kebijaksanaan rakyat, karena rakyatlah yang lebih tahu mengenal adanya semangat kebangsaan pada diri setiap warga negaranya. Sebaliknya terhadap warga negara yang dibatasi tahun kelahirannya berdasarkan tahun terbentuknya state seperti yang dianut UUD 1945 P dalam arti sempit, maka sebagaimana juga yang menjadi pemikiran Harsja W Bachtiar, justru menimbulkan permasalahan diskriminatif dan rasialistis tersendiri di dalamnya. Karena bisa saja orang2 ini memiliki suasana latar belakang kebatinan yang kuat dan semangat kesatuan solidaritas kebangsaan yang tinggi.

Saya kutip pendapat Harsja W Bachtiar sebagai berikut : 

“….Kebanyakan anggota nasion Indonesia memang adalah warganegara Indonesia. Akan tetapi, mungkin saja seseorang yang berkewarganegaraan negara lain dan memiliki paspor negara asing, yang bersangkutan yang menyatakan kedudukan hukumnya, dalam kenyataan adalah bagian dari nasion Indonesia, merasa diri orang Indonesia. Sebaliknya, seorang warganegara Republik Indonesia yang memiliki paspor Indonesia, dapat saja dalam kenyataan tidak merasa dirinya sebagai orang Indonesia dan oleh sebab itu dalam kenyataan tidak merupakan bagian dari nasion Indonesia, atau bangsa Indonesia”. (hal. 40) –

(Sanusi Arsyad)

November 16, 2016

PRESIDEN DAN KEKUASAAN TERTINGGI ATAS TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 12:12 pm

​– Presiden dan Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) —
Presiden Republik Indonesia di dalam UUD 1945 tidak ada disebutkan sebagai Panglima Tertinggi TNI, melainkan memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU. Demikian diktum konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 ps. 10, baik UUD 1945 hasil amandemen tahun 1999-2002, maupun yang terdapat di dalam UUD 1945 yang asli atau sebelum diamandemen.
Pengertian antara keduanya jelas sangat berbeda. Kedudukan sebagai “Panglima Tertinggi” menunjuk pada hierarki dan jenjang jabatan struktural profesional dalam lembaga kemiliteran yang dalam hal ini menunjuk spesifikasi lembaga tempur. Sedang pengertian “memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU” menunjuk pada adanya pelimpahan kekuasaan (kebijakan) negara kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara. Namun oleh karena kekuatan militer berfungsi sebagai matra pertahanan kedaulatan negara dari gangguan ekskalasi invasi militer negara asing, maka secara otoritas kewenangan TNI berada di bawah kekuasaan Presiden selaku Kepala Negara. Bukan di bawah Presiden selaku Kepala Pemerintahan atau Kepala Lembaga Eksekutif. Peneguhan ketentuan konstitusi ini juga dapat ditemukan di dalam Penjelasan UUD 1945 (yang asli) di mana di dalam penjelasan pasal 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 disebutkan “Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara”.
Walaupun Presiden  selaku Kepala Negara memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang (TNI), namun di dalam pelaksanaannya yang menyangkut mobilisasi kekuatan militer yaitu menyatakan perang terhadap negara lain, atau yang menyangkut kedaulatan negara dalam keadaan bahaya, Presiden terlebih dahulu harus meminta persetujuan DPR (ps. 11 ayat 1 UUD 1945). Begitu juga dalam menetapkan negara dalam keadaan bahaya, baik ancaman bahaya yang berasal dari dalam maupun luar wilayah hukum dan teritorial negara, kekuasaan Presiden dibatasi dan harus tunduk pada undang-undang yang mengatur perihal itu (ps 12 UUD 1945).- 
(sa)

Juli 30, 2016

Antara Negara, Agama dan Moral Politik

Filed under: Uncategorized — arsyad1952 @ 10:29 am

Antara Negara, Agama dan Moral Politik

Sejak awal, hubungan antara agama dan negara dalam pengelolaan negara, senantiasa menjadi pemikiran para cerdik cendekiawan. Pada awalnya para pemuka agama menginginkan negara diatur, dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung mengenai kehidupan negara. Negara yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama, lazim disebut sebagai negara agama.

Namun lama kelamaan rakyatnya merasa tidak bebas atau tidak nyaman bila negara “terlalu diatur” oleh agama. Karena pada prakteknya yang dirasakan berlaku adalah “apa kata pendeta” atau “apa kata para ulama”, bukan “apa kata agama”, apalagi “apa kata Tuhan”. Di sini pemuka agama mulai digugat karena cendrung mengatasnamakan atau mencatut agama, padahal di belakangnya bersembunyi kepentingan politik tertentu.

Selain itu, sebagai alasan utama agar negara dipisahkan dari agama, ialah karena agama dirasakan tidak dapat mengikuti perubahan di masyarakat yang terjadi, baik dalam bidang social, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebab di dalam pengelolaan Negara sehari-hari, tidak dapat disandarkan semata-mata hanya pada nilai-nilai moralitas seperti yang diajarkan agama. Kata-kata seperti “sok moralis” menjadi sering dilontarkan di dalam dunia kehidupan ini. Sebab pengelolaan negara memang memerlukan siasat-siasat, strategi dan kebijakan di dalam pengambilan keputusan yang pada prakteknya seringkali harus menabrak kaidah-kaidah agama. Apalagi mengingat bahwa negara itu sesungguhnya merupakan suatu organisasi politik (kekuasaan) yang terbentuk karena adanya penduduk, wilayah dan kesamaan kehendak untuk bersatu dalam sebuah organisasi negara guna mencapai tujuan tertentu.

Sebagai organisasi politik, negara sebagai hasil sebuah komitmen, memerlukan adanya penguasa (pemerintah) dan yang dikuasai (yaitu rakyat sebagai sumber daya manusia) dan kekayaan wilayah sebagai sumber daya alam). Sistem seleksi personalia (rekruitmen) hanya ditujukan bagi calon-calon penguasa (pemimpin), tidak bagi rakyat yang diperintah atau dikuasai. Di sini lalu timbul system pemilihan publik (demokrasi), baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemimpin yang terpilih dianggap memiliki legitimasi rakyat untuk menjalankan dan mengelola negara dengan sejumlah hak previlasi dan kewenangannya yang pada hakekatnya ditetapkan berdasarkan hak previlasinya itu sendiri. Maka di sini timbul kesadaran bahwa negara itu adalah (organisasi) politik, dan politik itu adalah cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan guna menjalankan naluri kekuasaan atau kepemimpinannya.

Untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, diperlukan siasat-siasat, cara dan strategi yang seringkali di dalam prakteknya mengesampingkan norma-norma agama. Kendati cara, siasat dan strategi yang diterapkan di dalam dunia politik praktis strategis seringkali dikecam oleh kalangan agama sebagai “haram”, “dosa”, “perbuatan iblis”, dan sebagainya. Tapi di dalam tradisi dan budaya politik praktis justru dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan “halal” asal disertai adanya moral politik guna mencapai tujuan politik yang baik pula.

Di sini perbedaan persepsi antara dogma agama dan politik, timbul. Agama tegas tidak mengenal kompromi antara halal dan haram. Sedang politik bisa bilang, “Nanti dulu, sebab yang halal belum tentu dapat mengantar pencapaian tujuan kehendak bernegara. Sedang yang haram bisa menjadi halal asal disertai pengelolaan yang baik guna mengantar pencapaian tujuan kehendak bernegara”. Contoh sederhana pernah terjadi, sewaktu Ali Sadikin masih Gubernur DKI Jakarta, pernah bilang begini, “Kalau ulama menganggap jalan yang saya bangun ini haram karena berasal dari pajak judi, silahkan jangan injak jalan ini”.

Kekisruhan ini akan terus berlangsung sepanjang zaman, kendati kaum sekular – yaitu golongan yang secara tegas ingin memisahkan ajaran-ajaran agama dari urusan negara – senantiasa berupaya memagari kekisruhan itu lewat peraturan perundang-undangan dan hukum.

Lantas apakah Indonesia negara agama atau negara sekular?

Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara secular. Sila pertama dari dasar falsafah Pancasila, mengindikasikan bahwa Indonesia adalah negara Berke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Lebih jelas lagi pasal 29 UUD 1945 menyebutkan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini artinya pengelolaan negara dilakukan secara bersinergi antara ajaran-ajaran agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan guna mencapai kesejahteraan social melalui wadah musyawarah. Pancasila sebagai pandangan hidup yang berpasangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi falsafah yang menakjubkan karena mengakui adanya kemajemukan di berbagai bidang kehidupan. Di sini sesungguhnya Pancasila tidak mengenal tirani mayoritas dan tirani minoritas. Perbedaan kuantiti dalam jumlah orang atau pengikut dalam komunitas suku bangsa, ras, agama, kepercayaan dan golongan atau kelompok, dalam pandangan Pancasila hanyalah (bersifat) fisik, sedang Pancasila dengan Bhinneka Tungal Ika-nya adalah roh atau jiwa. Karena itu tidak terdapat perentangan antara agama dan kemajemukan. Keduanya ibarat dua sisi pada satu koin yang sama.

Lalu bagaimana dengan partai politik yang berasaskan nilai-nilai agama atau memakai simbol-simbol agama pada lambang atau logo partainya?

Sebagaimana diketahui, keberadaan parpol adalah dalam rangka menghimpun, menyerap dan menyampaikan aspirasi yang hidup dan berkembang di masyarakat ke lingkup pengelolaan negara agar menjadi pertimbangan bahkan terakomodasi di dalam keputusan dan kebijakan negara yang diambil. Hal ini harus dilakukan dan harus disupport oleh negara, karena sekecil apapun level komunitas penduduk, aspirasi politik mereka tetap harus didengar dan dilindungi. Termasuk aspirasi politik yang hidup dalam lingkungan komunitas agama. Karena itu parpol yang berasaskan agama adalah sah dan mencerminkan kekayaan dari negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, walaupun mungkin dianggap eksklusif dalam tataran aspirasi politik.

Doktor Nurcholish Madjid pernah melontarkan slogan, “Islam Yes, Partai Islam, No”. Slogan ini sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan orang Islam sendiri. Dalam pandangan Cak Nur, keberadaan parpol Islam tidak sesuai dengan khittah negara pluralistic dan ideology Pancasila. Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, dari pemilu ke pemilu, partai Islam memang tidak pernah memenangkan perolehan suara mayoritas, kendati mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Sebenarnya di dalam negara yang mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme, partai apapun yang mengakomodir keberadaan suku bangsa, ras, agama, kepercayaan, golongan, budaya dan sebagainya, pada dasarnya adalah tetap relevan dan memiliki nilai signifikan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Hanya saja yang sulit ke depan dihadapi oleh parpol yang mengusung identitas khusus ini ialah bagaimana partai ini dapat membentengi diri dari terpaan tradisi dan tata gaul politik yang hidup dan berkembang di dunia politik yang dalam takaran nilai lingkungannya berkategori negatif. Jika hal ini tidak bisa diatasi, terutama oleh para petinggi partainya, tentu akan sangat merugikan keagungan budaya atau kesucian moralitas etnis lingkungannya itu. Hal ini barangkali sesuatu yang teramat berat taruhannya. Walaupun memang disadari dengan begitu kehidupan demokrasi yang sehat dan berjatidiri akan terwujud, mengingat partai-partai berciri spesifik tidak semata-mata mengejar “kursi”. Karena itulah sesungguhnya founding fathers menempatkan Majelis Permusyawarata Rakyat atau MPR sebagai rumah besar bangsa, tempat berkumpul dan bermusyawarahnya seluruh rakyat Indonesia, baik yang melalui pemilihan legislative langsung maupun penunjukan langsung seluruh perwakilan daerah, merupakan ide brillian yang sangat cocok dengan ideology Pancasila. (Sanusi Arsyad, Jakarta, 2007)

 

Juni 10, 2016

Filed under: Budaya — arsyad1952 @ 8:27 pm

Mengenang penyair Chairil Anwar

Puisi : A k u
Karya: Chairil Anwar

Kalau sampai waktuku
Ku mau tak seorang ‘kan merayu
Tidak juga kau
Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang
Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang, menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Berlari
Hingga hilang pedih peri
Dan aku akan lebih tidak perduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi
Akhir Hayat

Puisi : Antara Krawang – Bekasi
Karya: Chairil Anwar

Kami yang kini terbaring antara Krawang-Bekasi
tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi.
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
terbayang kami maju dan mendegap hati ?
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda.
Yang tinggal tulang diliputi debu.

Kenang, kenanglah kami.
Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa
Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan
Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan kemenangan dan harapan
atau tidak untuk apa-apa,

Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskan jiwa kami
Menjaga Bung Karno
menjaga Bung Hatta
menjaga Bung Sjahrir

Kami sekarang mayat
Berikan kami arti
Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian
Kenang, kenanglah kami
yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Krawang-Bekasi

Lahir di Medan
Chairil Anwar, lahir di Medan, Sumatera Utara, 26 Juli 1922 – meninggal di Jakarta, 28 April 1949 (pada umur 27 tahun), dijuluki sebagai “si binatang jalang” (dari karyanya yang berjudul Aku), adalah penyair terkemuka Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Bersama Asrul Sani dan Rivai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jassin sebagai pelopor Angkatan ’45 sekaligus puisi modern Indonesia.

Chairil Anwar merupakan anak satu-satunya dari pasangan Toeloes dan Saleha, keduanya berasal dari kabupaten Lima Puluh Kota,Sumatera Barat. Jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai bupati Inderagiri, Riau. Ia masih punya pertalian keluarga dengan Soetan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia.
Sebagai anak tunggal, orang tuanya selalu memanjakannya.

Chairil Anwar mulai mengenyam pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS), sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ia kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Saat usianya mencapai 18 tahun, ia tidak lagi bersekolah. Chairil mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun, ia telah bertekad menjadi seorang seniman.

Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Chairil bersama ibunya pindah ke Batavia  di mana ia berkenalan dengan dunia sastra; walau telah bercerai, ayahnya tetap menafkahinya dan ibunya. Meskipun tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, ia dapat menguasai berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia banyak membaca karya-karya pengarang internasional ternama, seperti: Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald MacLeish, Hendrik Marsman, J. Slaurhoff, dan Edgar du Perron.

Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942, saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Pandji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta, Chairil jatuh cinta pada Sri Ayati tetapi hingga akhir hayatnya Chairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Kemudian ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsah Wiraredja pada 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Evawani Alissa, namun bercerai pada akhir tahun 1948.

Vitalitas puitis Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya. Sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Chairil meninggal dalam usia muda di Rumah Sakit CBZ (sekarang Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo), Jakarta pada tanggal 28 April 1949; penyebab kematiannya tidak diketahui pasti, menurut dugaan lebih karena penyakit TBC. Ia dimakamkan sehari kemudian di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta. Chairil dirawat di CBZ (RSCM) dari 22-28 April 1949. Menurut catatan rumah sakit, ia dirawat karena tifus. Meskipun demikian, ia sebenarnya sudah lama menderita penyakit paru-paru dan infeksi yang menyebabkan dirinya makin lemah. Chairil meninggal pada pukul setengah tiga sore 28 April 1949, dan dimakamkan keesokan harinya, diangkut dari kamar jenazah RSCM ke Karet oleh banyak pemuda dan orang-orang Republikan terkemuka. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari masa ke masa. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar.

Selama hidupnya, Chairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi; kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. –

Laman Berikutnya »

Blog di WordPress.com.