Atmosfir

Desember 27, 2011

POSTUR UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN

Filed under: Hukum — arsyad1952 @ 11:07 pm

Postur UUD 1945 Setelah Amandemen

S

etelah mengalami empat kali perubahan, usulan amandemen kali kelima terhadap UUD 1945 pernah kembali digulirkan. Pengusulnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hasil Pemilu 2004 dengan menunjuk Pasal 22D Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah yang diusulkan diubah. Bab VIIA itu sendiri terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22C yang terdiri dari 4 ayat dan Pasal 22D terdiri 4 ayat. Tapi entah apa sebabnya, usulan itu kemudian hilang begitu saja bagai dibawa angin dan tidak terdengar tindak lanjutnya.

Jika dilihat dari susunan pembagian bab demi bab UUD 1945 setelah perubahan, memang agak membingungkan dan menimbulkan pertanyaan. Mengapa tentang DPD dicantumkan sebagai titel Bab VIIA, sedangkan Bab VII-nya tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya Bab VIIB mengenai Pemilihan Umum. Seakan-akan mengenai DPD dan Pemilihan Umum merupakan subfungsi atau setidak-tidaknya subordinat dari DPR. Padahal fungsi masing-masing tidak demikian halnya.

Yang tidak kalah uniknya, ada Bab VIII mengenai Hal Keuangan, dan Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi tidak ada Bab VIIIB. Semula saya mengira ada “A” tentu ada “B”. Lagi-lagi perkiraan saya meleset.

Demikian juga selain ada Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman, juga ada Bab IXA mengenai Wilayah Negara, tapi lagi-lagi tak ada Bab IXB. Selain memendam pertanyaan atas kejanggalan ini, dalam hati saya berpendapat, rasanya tidak lazim penyusunan bab dalam suatu produk perundang-undangan menggunakan pembagian A, B, C dan seterusnya. Apalagi untuk sebuah undang-undang dasar !!

Amandemen I atas UUD 1945 terjadi pada masa Sidang Istimewa MPR tahun 1999. Selanjutnya pada masa Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dihasilkan Amandemen II. Kemudian pada masa Sidang Tahunan MPR tahun 2001 dihasilkan Amandemen atau Perubahan Ketiga. Dan Amandemen IV terjadi pada masa Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Pengertian kata “amandemen” itu sendiri adalah perubahan. Yaitu hak yang dimiliki MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD.

Dengan telah dilakukannya empat kali amandemen, maka naskah UUD 1945 yang asli yang disahkan oleh rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia, praktis mengalami banyak perubahan. Menurut  Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, dengan terjadinya empat kali amandemen, UUD 1945 sudah berubah sama sekali menjadi konstitusi baru. Hanya namanya saja yang tetap dipertahankan sebagai UUD 1945. Sedangkan isinya sudah berubah secara besar-besaran. Hanya 12 persen yang masih berupa naskah asli. Sisanya, sebagian besar (88 persen), mengalami perubahan total.

Sedangkan mengenai Penjelasan UUD 1945, yang semula merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945, Amandemen I hingga IV tidak menyentuh lembaran domain konstitusi kita ini. Secara tersurat tidak terdapat kata-kata amandemen yang menyebutkan Penjelasan UUD 1945 dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi.  Kecuali Pasal II Aturan Tambahan Perubahan IV UUD 1945 menegaskan, dengan ditetapkannya perubahan undang-undang dasar ini, maka UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, Penjelasan UUD 1945 bukan lagi merupakan bagian dari UUD 1945, baik formal maupun material.

Jika naskah asli UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, maka setelah amandemen pengaturannya menjadi lebih luas dan rinci. Misalnya, tentang kekuasaan pemerintahan negara, Pasal 7 lama menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Namun pada Amandemen I bunyi Pasal 7 berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Walaupun UUD 1945 banyak mengalami perubahan, tapi terhadap Pembukaan yang di dalamnya terdapat Pancasila, bentuk negara NKRI, dan Pasal 29 tentang Agama, tetap dipertahankan sebagaimana teks aslinya.

UUD memang bukan kitab hukum yang sakral, sehingga perubahannya lumrah terjadi sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan kehidupan demokrasi. Namun perubahan yang dilakukan terburu-buru hanya akan menjadikan UUD kehilangan kharismanya. Di negara manapun, UUD diupayakan dibuat untuk masa yang panjang. Karena itu pembuatannya melibatkan para pakar konstitusi dan banyak ahli hukum lainnya. Tujuannya agar UUD yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara, baik untuk jangka waktu pendek, menengah maupun panjang.

Pada waktu UUD 1945 disusun, juga terjadi perdebatan sengit di antara founding fathers. Hanya karena terbentur waktu diproklamirkannya Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka ditetapkanlah UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahkan Soekarno pada saat itu menyebutkan UUD 1945 merupakan UUD darurat, yang bila keadaan negara sudah tenang kita akan bikin UUD yang lebih sempurna.

Tapi perjalanan sejarah membuktikan lain. UUD RIS (Republik Indonesia Serikat) tahun 1949 dan UUD Sementara tahun 1950 yang lebih luas dan banyak jumlah pasal-pasalnya, tidak mampu bertahan lama. Bahkan Konstituante hasil pemilu 1955 yang ditugaskan membuat UUD baru, hingga batas waktu yang diberikan, tidak sanggup melaksanakan tugasnya. Sehingga terpaksa dibubarkan oleh Presiden Soekarno, yang melalui Dekrit 5 Juli 1959 menyatakan kembali ke UUD 1945.

 

Hak Asasi Manusia (HAM)

UUD 1945 sebelum amandemen hanya mengatur hal-hal yang pokok saja. Dasar pertimbangan dari the founding fathers pada saat UUD 1945 disusun ialah agar UUD 1945 tidak terjebak pada pasal-pasal yang statis di tengah perkembangan kehidupan ketatanegaraan yang begitu cepat berubah. Sebab jika tidak, ia akan cepat ketinggalan zaman, atau sebaliknya akan setiap saat mengalami amandemen.

Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan negaranya. Kehidupan negara akan menjadi tidak stabil dan konsentrasi politik akan terkuras pada perubahan konstitusi yang kontra produktif. Untuk mengaplikasikan hal-hal yang pokok, para pembuat UUD 1945 menunjuk undang-undang pelaksanaan yang harus dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Termasuk mengenai perlindungan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan hal-hal yang pokok saja. Seperti pasal 27 yang terdiri atas dua ayat, yaitu ayat pertama berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Bunyi ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Kemudian pasal 28 yang selalu dirujuk sebagai pasal hak asasi utama yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Semasa pemerintahan orde baru, pasal-pasal ini mengalami “kelumpuhan total”.

Sesungguhnya penempatan pasal-pasal hak asasi yang begitu ringkas dalam UUD 1945 telah mengundang keberatan dari sebagian penyusun UUD 1945 sehingga sempat menimbulkan perdebatan seru. Bahkan dengan mengingat hak asasi merupakan bagian penting dari proklamasi kemerdekaan, maka diusulkan supaya UUD mengambil over Deklarasi PBB tentang perlindungan hak asasi. Mr Muhammad Yamin bahkan mengajukan draft hak asasi yang lebih lengkap dari Deklarasi PBB. Namun karena mengingat UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang pokok saja, maka pengaturan hak asasi juga mengalami nasib yang sama. Terbukti, perjalanan kehidupan bangsa ke depan perlindungan hak asasi terhadap rakyat betul-betul terpuruk. Minimnya kesadaran dan penghargaan atas nilai kemanusiaan ditambah dominannya politik haus kekuasaan, telah menjadikan rakyat hanya menjadi bulan-bulanan pelanggaran hak asasi manusia. Rakyat seperti mengalami penjajahan kembali pasca proklamasi kemerdekaan.

Penempatan pasal hak hak asasi di dalam UUD 1945 berada di dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk yang terdiri atas tiga pasal, yaitu pasal 26, 27 dan 28. Pada amandemen kedua tahun 2000, barulah hak asasi mendapatkan bab tersendiri di dalam UUD 1945 yaitu Bab X A tentang Hak Asasi Manusia dengan penambahan pasal-pasal baru, mulai dari pasal 28A hingga pasal 28 J (tambahan 10 pasal). Walaupun peletakan strukturnya agak aneh, karena pasal hak asasi yang asli yaitu pasal 27 dan 28 masih di Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk, sedang penambahan 10 pasalnya diletakkan di bawah Bab X A, namun paling tidak penambahan pasal ini telah mencerminkan bahwa Indonesia melalui UUD-nya sangat mengutamakan perlindungan hak asasi manusia. Inilah substansi yang penting yang harus dilaksanakan oleh peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dibawah.

Namun entah disadari atau tidak oleh tim penyusun amandemen UUD 1945, ada beberapa pengaturan ganda yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu sesuatu yang telah diatur oleh UUD 1945 tapi diatur kembali oleh pasal-pasal penambahannya. Antara lain pasal 28D ayat (3) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Padahal susunan redaksi yang hampir bersamaan sudah diatur dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Juga pasal 28 E yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya..” Padahal materi ini sudah tercantum dalam pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Struktur dan sistematika UUD 1945 lama (sebelum amandemen), sebenarnya sudah sangat bagus dan ideal. Komposisi dan penyusunan materinya sangat ringkas dan simple tapi padat dan menyeluruh. Namun dinamika kehidupan politik dan kekuasaan tampaknya mempengaruhi semangat kebangsaan tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh semangat pembuat UUD 1945. Melalui slogan politik “melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen” telah menjadikan UUD 1945 sebagai kitab suci sekaligus kedok demi melanggengkan kekuasaan, baik semasa pemerintahan orde lama maupun orde baru. Namun alih-alih upaya pelestarian kekuasaan yang hendak dibongkar melalu amandemen konstitusi, yang terjadi justru struktur semula yang sangat bagus dan cantik malah menjadi acak-acakan tidak karuan. Barangkali para penyusun amandemen UUD 1945 kita dihadapkan pada keterbatasan waktu dan keterbatasan struktur sehingga asal main cantum saja, alias dipaksakan pencantumannya. (Sanusi Arsyad)

 

About these ads

2 Komentar »

  1. bila konstitusi kita sering diubah oleh lembaga konstitutif (MPR), maka dapat dikatakan sistem ketatanegaraan kita belum stabil karena banyaknya pasal-pasal yang tercantum itu sebaiknya diatur tersendiri dalam UU atas perintah UUD sehingga kita sebagai warga negara juga dapat memahami substansi UUD 1945 dengan baik. bagaimana negara ini dapat eksis bila UUDnya sering berubah atau bahkan nanti bisa membubarkan tatanan NKRI yang menjadi salah satu pilar kebangsaan. jadi, dalam hal iniyang perlu diprioritaskan adalah semangat penyelenggara (MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK) dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga pamor negara ini dapat terbaca oleh seluruh rakyat, artinya penyelenggaraan sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi dan nomokrasi secara selaras, serasi, dan seimbang. Jayalah Indonesiaku! (sugeng, alumni PPKn Universitas Negeri Malang)

    Komentar oleh sugeng widodo — November 22, 2012 @ 5:07 am | Balas

    • Untuk mengubah UUD memang perlu hati-hati, mengingat UUD adalah konstitusi negara, sumber hukum tertinggi, setelah dasar falsafah bangsa kita, Pancasila. Ketika UUD 1945 ditetapkan sebagai UUD negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno melihat UUD 1945 sebagai UUD kilat, UUD darurat, namun karena negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 membutuhkan konstitusi, UUD, maka UUD 1945 ini kita jadikan sebagai UUD negara RI. Jadi, bersifat darurat. Nanti, kata Soekarno, setelah keadaan negara tenang, kita akan menyusun UUD yang lebih baik. Ketika pemilu 1955 diadakan, selain memilih anggota-anggota DPR, pemilu juga memilih Dewan Konstituante yang akan ditugaskan membuat UUD yang baru. Tapi ternyata sampai waktu yang diberikan Dewan Konstituante tak berhasil membuat UUD yang baru. Kegagalan ini lebih disebabkan pertentangan di kalangan partai politik di tubuh Konstituante. Karena situasi dianggap kritis, Presiden Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali pada UUD 1945. Namun pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup oleh MPR pasca dekrit, menjadi preseden buruk pelanggaran serius terhadap UUD 1945 itu sendiri.
      Memang Penjelasan UUD 1945 sendiri mengakui, tak ada UUD yang sempurna. Karena itu, untuk menutupi ketidaksempurnaan UUD, diperlukan semangat penyelenggara negara. Tapi perjalanan waktu, mengandalkan semangat saja tidak cukup, diperlukan aturan-aturan yang jelas dan luas. Sebagai contoh, UUD 1945 lama menyebutkan masa jabatan presiden adalah 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali. Tapi sampai kapan, sampai berapa kali, tidak jelas. Walhasil Presiden Soeharto jadi terpilih berkali-kali. Lalu, amandemen UUD 1945 membatasi hingga 2 periode. Ini kebutuhan, realitas, mengandalkan semangat saja tidak cukup. Apalagi dalam hiruk pikuk suasana kebangsaan sekarang ini. Penyempurnaan UUD tidak harus disertai rasa khawatir memperlemah NKRI. Malah harus dikomitmenkan memperkuat NKRI dan tercapainya masyarakat adil makmur. UUD 1945 yang sekarang hasil 4 kali amandemen, untuk sementara telah memperkuat pengaturan UUD 1945 lama. Namun boleh jadi kebutuhan perjalanan kebangsaan yang amat cepat, membutuhkan recovery aturan dasar yang lebih lugas dan luas lagi. Saya mengakui, konstitusi jangan terlalu mudah untuk diubah. Karena perubahan yang terlalu cepat dan mudah akan menimbulkan konstitusi itu akan kehilangan jiwanya, dan ini akan menimbulkan krisis bagi negara itu sendiri.-

      Komentar oleh arsyad1952 — November 29, 2012 @ 12:28 am | Balas


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme. Blog pada WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: